Korut Kecam Presiden Korsel karena Kritik Kerja Sama Pyongyang-Moskow

25 Sep 2023, 23:47 WIB

bendera Korea Utara (unsplash.com/Micha Brändli)

Jakarta, IDN Times - Korea Utara mengecam Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, karena mengkritik kerja sama Korut dengan Moskow setelah kunjungan pemimpin Kim Jong Un ke Rusia. Pada Senin (25/9/2023), Korut mengatakan bahwa wajar bagi negara tetangga untuk menjaga hubungan dekat.

Dalam artikel yang dimuat oleh kantor berita KCNA, Pyongyang juga menyebut pemimpin Korea Selatan itu bertindak sebagai pengeras suara bagi Amerika Serikat (AS).

"Sungguh ironi bahwa boneka yang tidak memiliki pengetahuan politik dasar dan akal sehat dalam hubungan internasional berperilaku kasar, secara sukarela bertindak sebagai peniup terompet dan pengeras suara bagi AS," kata pihak Korea Utara.

“Merupakan hal yang wajar dan normal bagi negara-negara tetangga untuk menjaga hubungan dekat satu sama lain, dan tidak ada alasan untuk menganggap praktik tersebut sebagai hal yang patut dipertanggungjawabkan."

1. Presiden Korsel peringatkan Rusia atas potensi kesepakatan senjata dengan Korut

Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pekan lalu, Yoon mengatakan jika Rusia membantu Korea Utara meningkatkan program senjatanya sebagai imbalan atas bantuan perang di Ukraina, itu akan menjadi provokasi langsung bagi Seoul dan Kiev. Ia menegaskan Korea Selatan dan mitranya tidak akan tinggal diam jika itu terjadi.

Selain itu, Yoon mengatakan bahwa tindakan membantu Pyongyang itu dapat menjadi paradoks bagi Rusia selaku anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB.

"Adalah sebuah paradoks jika seorang anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yang dipercaya sebagai penjaga perdamaian dunia, akan berperang dengan menyerang negara berdaulat lain dan menerima senjata dan amunisi dari rezim yang secara terang-terangan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB,” kata Yoon.

2. Resolusi DK PBB melarang upaya bantuan terhadap program senjata Korut

Kim kembali ke negaranya pekan lalu usai melakukan perjalanan selama seminggu ke Rusia. Di sana, ia dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang militer dan ekonomi.

Seoul dan Washington telah menyatakan kekhawatirannya bahwa Rusia mungkin berusaha memperoleh amunisi dari Korea Utara untuk kebutuhan perang di Ukraina. Sebagai gantinya, Pyongyang mendapatkan bantuan teknologi yang dibutuhkan untuk program nuklir dan rudalnya.

Segala kegiatan yang membantu program senjata Korea Utara telah dilarang berdasarkan resolusi DK PBB. Sebelumnya, Putin juga mengatakan bahwa Rusia tidak akan pernah melanggar resolusi tersebut.

"Kebijakan luar negeri DPRK (Korea Utara)...tidak akan terikat pada apa pun, dan hubungan persahabatan dan kerja sama dengan negara-negara tetangga dekatnya akan terus tumbuh lebih kuat," kata Pyongyang.

3. Seoul terapkan sanksi baru terkait dengan aktivitas nuklir Korea Utara

Dilansir DW, Seoul pada Kamis (21/9/2023) telah memberlakukan sanksi baru terhadap 10 orang sehubungan dengan aktivitas nuklir Korea Utara dan perdagangan senjata dengan tiga negara, termasuk Rusia.

Kementerian luar negeri Korea Selatan mengatakan bahwa mereka yang dikenakan sanksi tersebut termasuk menteri pertahanan Korea Utara dan kepala staf militernya.

Pada Jumat (22/9/2023), kementerian juga meminta Rusia untuk menjelaskan hubungan mereka baru-baru ini dengan Korea Utara secara transparan di tengah meningkatnya spekulasi mengenai kesepakatan pasokan senjata pada pertemuan puncak bilateral pekan lalu.

“Jika (Moskow) tidak mau terlibat dalam kerja sama militer yang mengkhawatirkan dengan Korea Utara, Rusia harus menjelaskan secara transparan (hubungannya dengan Korea Utara) sehingga masyarakat internasional dapat menerima hal tersebut,” kata seorang pejabat kementerian, dikutip The Korea Herald.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.