Korut Sebut Presiden Putin Akan Segera Berkunjung ke Pyongyang

Kementerian juga mengatakan, negeranya siap menyambut Putin, yang disebut sebagai sahabat terdekat rakyat Korea.

“Pemerintah DPRK dengan hangat menyambut kunjungan Presiden Putin ke Pyongyang dan siap menyambut sahabat terdekat rakyat Korea dengan sangat tulus,” tulis pernyataan itu.

Kunjungan Choe ke Rusia dilakukan bersamaan dengan upaya kedua negara untuk memperkuat kerja sama militer. Korea Utara dilaporkan telah memasok senjata kepada Rusia untuk digunakan dalam perang melawan Ukraina, sebagai imbalan atas bantuan teknis Rusia dalam program senjata Pyongyang.

Di sana, Choe bertemu dengan Putin dan juga Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

Pada Jumat (19/1/2024), juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa kedua pihak sedang membahas kunjungan Putin ke Korea Utara melalui saluran diplomatik. Putin terakhir kali mengunjungi Korea Utara pada Juli 2000.

Kementerian juga menyatakan bahwa Rusia berterima kasih kepada Korea Utara atas dukungan dan solidaritasnya terhadap pemerintah Rusia dalam operasi militer di Ukraina.

Keduanya menyatakan keprihatinan serius atas tindakan provokatif Amerika Serikat (AS) dan sekutunya terhadap hak kedaulatan Pyongyang, dan sepakat untuk bekerja sama dalam urusan regional.

Pihaknya menyebut kerja sama antara Pyongyang dan Moskow itu akan sejalan dengan Piagam PBB dan hukum internasional lainnya, dikutip Reuters.

Sementara itu, Korea Utara pada Minggu mengecam keras pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Kamis (18/1/2023), yang dilangsungkan secara tertutup untuk membahas uji coba rudal hipersonik yang dilakukan Pyongyang baru-baru ini dan masalah lainnya, dilansir Yonhap.

“Dewan Keamanan PBB, atas permintaan besar AS dan negara-negara bawahannya, mengadakan perundingan tertutup untuk membahas uji coba rudal hipersonik, yang dilakukan sebagai bagian dari upaya rutin DPRK untuk memperkuat kemampuan pertahanannya," kata Kementerian Luar Negeri Korea Utara, yang dirilis oleh KCNA.

Pyongang menegaskan bahwa uji coba tersebut tidak memberikan dampak berbahaya bagi keamanan negara-negara tetangga dan tidak ada hubungannya dengan situasi regional saat ini. Korea Utara menyebut peluncuran itu sebagai bagian dari kegiatan rutin dan sah yang dilakukan oleh negara berdaulat.

“Kami sangat menyesal bahwa DK PBB telah membawa hak kedaulatan DPRK ke dalam pembahasan tanpa ekspresi kekhawatiran apa pun, jauh dari penahanan dan pengekangan ancaman militer besar AS dan negara-negara pengikutnya yang merusak perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea, dan mengecam keras hal tersebut," kata Kementerian.