Kosovo Klaim Laman Pemerintahan Diserang Hacker Rusia

Perdana Menteri (PM) Kosovo Albin Kurti mengungkapkan bahwa hacker asal Rusia sengaja menyerang negaranya sebagai bagian dari serangkaian serangan hybrid yang dilancarkan di Eropa. 

"Memang benar beberapa website institusi pemerintahan Kosovo telah menjadi korban peretasan dan sekarang sudah kembali beroperasi. Federasi Rusia ada di balik ini sebagai bagian dari serangan hybrid. Jika sukses, ini akan mengakibatkan kerusakan stabilitas, keamanan, dan beroperasinya institusi kami," ungkapnya, dikutip Kosova Press.

Sejak Selasa, beberapa website termasuk laman milik Kantor Kepresidenan dan Kantor Perdana Menteri sudah mendapat serangan siber. 

Menteri Pertahanan Kosovo Ejup Maqedonci mengklaim bahwa serangan siber dari kelompok hacker Rusia ini dilangsungkan sebagai balasan atas pernyataan dukungan Kosovo terhadap Ukraina. 

Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Wakil Perdana Menteri Kosovo Donika Gërvalla-Schwarz mengatakan bahwa negaranya akan terus mendukung Ukraina meskipun Kiev tidak mengakui kemerdekaan Kosovo. 

"Ukraina memang tidak mengakui Republik Kosovo sebagai sebuah negara merdeka, tetapi kami sangat percaya bahwa kami tahu sebenarnya apa yang sudah dilalui Ukraina sampai saat ini," ungkapnya, dikutip Associated Press.

"Kami pun tahu bahwa hanya ada satu solusi, bukan hanya untuk Ukraina, tetapi untuk Eropa. Ini hanya dapat diraih dengan kekalahan Rusia dalam perang dan Ukraina memenangkan perang ini. Jika tidak, Eropa harus bersiap dengan konflik lainnya," tambahnya. 

Ia mengakui bahwa Kosovo adalah negara kecil yang hanya memiliki kemungkinan kecil untuk membantu. Namun, ia menyatakan siap membantu dan menunjukkan dukungan kepada rakyat dan negara Ukraina. 

Gërvalla-Schwarz juga mengomentari kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Belgrade. Ia menilai kunjungan dan penguatan hubungan itu membuktikan Serbia tidak berkomitmen pada demokrasi yang dianut Eropa Barat. 

"Penguatan hubungan Serbia-China memiliki implikasi bagi Eropa karena ini menunjukkan bahwa Serbia ingin menjadi negara anggota Uni Eropa (UE), tetapi mereka justru semakin mengidentifikasi dirinya sebagai lawan demokrasi Eropa Barat," ujarnya. 

"Anda tidak bisa menjadi negara kandidat UE dan menjadi proxy Rusia di saat yang bersamaan, terutama ketika Rusia mendeklarasikan perang tidak hanya kepada Ukraina, tapi ke seluruh negara Barat," sambungnya. 

Pada hari yang sama, PM Kurti juga menolak masuk menjadi anggota resmi Dewan Eropa (CoE) karena harus mengharuskan pemerintahannya menyetujui pembentukan Komunitas Munisipal Serbia (CSM) di Kosovo.