Krisis Keuangan, Taliban Gaji Pegawai Negeri dengan Gandum

12 Jan 2022, 17:21 WIB

Tentara Taliban terlihat di salah satu alun-alun utama kota di Kabul, Afghanistan, Rabu (1/9/2021). ANTARA FOTO/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS.

Jakarta, IDN Times – Penguasa Afghanistan, Taliban, membayar gaji ribuan pegawai sektor publik dengan gandum hasil sumbangan dari negara lain. Taliban tidak mampu membayar gaji dengan uang tunai karena krisis keuangan yang memburuk di Afghanistan.

Pembayaran gandum merupakan bagian dari skema food for work. Sebanyak 40 ribu pekerja dibayar dengan 10 kilogram gandum per hari untuk setiap lima jam kerja, dikutip dari ANTARA.

Sebagian besar gandum merupakan sumbangan dari India kepada pemerintahan Afghanistan sebelumnya, yaitu rezim Ashraf Ghani yang didukung oleh Amerika Serikat (AS).

1. Taliban memiliki banyak gandum sumbangan dari negara tetangga

Pasukan Taliban berpatroli di jalan raya sehari setelah penarikan pasukan AS dari Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan, Selasa (31/8/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/FOC.

Saat ini, skema food for work sebagian besar digunakan untuk membayar pekerja di Kabul. Namun, Taliban berencana untuk memperluas skema itu hingga seluruh negari.

"Kami siap membantu rakyat semampu kami," kata Wakil menteri administrasi dan keuangan di kementerian pertanian, Fazel Bari Fazli.

Taliban baru saja menerima bantuan 18 ton gandum dari Pakistan dan dijanjikan tambahan 37 ton gandum. Selain itu, Taliban sedang bernegosiasi dengan India untuk mendapat 55 ton gandum.

"Kami punya banyak rencana untuk program food for work," tambah Fazli.

2. Belum jelas pembagian gandum untuk gaji dan bantuan kemanusiaan

Ilustrasi gandum. (Pixabay.com/realworkhard)

Sejauh ini, belum jelas pembagian gandum yang digunakan sebagai bantuan kemanusiaan dan berapa banyak yang digunakan sebagai gaji pekerja.

Skema food for work diperluas karena uang tunai semakin langka di Afghanistan. Kondisi itu dapat menimbulkan pertanyaan dan keraguan terkait pemberian bantuan kemanusiaan.

Padahal, komunitas internasional masih sangat membatasi distribusi bantuan kemanusiaan ke Afghanistan, supaya tidak dilihat sebagai pengakuan terhadap kekuasaan Taliban.

3. PBB sebut butuh uang Rp62,9 triliun untuk hadapi krisis di Afghanistan

Seorang anak yang mengungsi dari provinsi bagian selatan, yang meninggalkan rumah akibat peperangan antara Taliban dengan aparat keamanan Afghanistan, tidur di taman umum yang digunakan sebagai penampungan di Kabul, Afghanistan, Selasa (10/8/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/FOC.

Pemerintah Afghanistan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hassan Akhund menghadapi krisis ekonomi karena sanksi internasional terhadap anggota Taliban, pembekuan aset bank sentral, dan penghentian bantuan internasional.

Bantuan kemanusiaan terus berlanjut saat pemerintah asing berusaha mencegah jutaan warga Afghanistan kelaparan. Namun, bantuan itu dirancang untuk menghindari saluran-saluran pemerintah Afghanistan dan sebagian besar didistribusikan oleh lembaga internasional.

Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (11/1/2022) meminta para donor untuk memberi bantuan kemanusiaan senilai 4,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp62,9 triliun untuk Afghanistan pada 2022. PBB menyebut dana itu sebagai upaya penting untuk menghentikan kesenjangan dan memastikan masa depan Afghanistan.