Libya Larang Gerakan Militer Tanpa Persetujuan

Dilansir dari Aljazeera.com, Dewan Kepresidenan Libya telah melarang gerakan militer apapun di seluruh Libya tanpa persetujuannya setelah pasukan yang setia kepada komandan militer pemberontak Khalifa Haftar mengatakan mereka mengambil alih perbatasan dengan Aljazair dan menyatakannya sebagai zona militer. Hal itu juga melarang pergerakan konvoi militer untuk tujuan apapun atau untuk mentransfer personel, senjata, atau amunisi. Jika diperlukan, reposisi atau pemindahan konvoi militer hanya boleh dilakukan sesuai dan dengan persetujuan Panglima Tertinggi Libya.

Langkah tersebut dilakukan setelah Haftar, dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, 17 Juni 2021, lalu mengumumkan operasi di daerah itu untuk melacak teroris dan mengusir geng tentara bayaran Afrika yang mengancam keamanan dan stabilitas. Ini adalah operasi militer pertama dari jenisnya oleh Tentara Nasional Libya versi Haftar sejak penandatanganan kesepakatan genjata senjata akhir tahun 2020 lalu dan pengambilalihan oleh pemerintah persatuan.

Pada akhir Maret 2021 lalu, Aljazair kembali membuka perbatasan dengan Libya serta memperbarui dukungan penuh Aljazair terhadap upaya otoritas Libya. Tujuannya untuk memulihkan stabilitas politik dan keamanan di Libya, mencapai rekonsiliasi nasional di antara semua warga Libya, serta menyatukan dan memperkuat institusi negara. Tak hanya itu saja, hal ini menyerukan penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil demi menjaga integritas dan persatuan wilayah Libya serta mengembalikan Libya ke jalur rekonstruksi,
kemakmuran, dan pertumbuhan.

Akan tetapi, pasukan Haftar justru mengambil alih perbatasa Libya dengan Aljazair, yang menyatakan daerah itu sebagai zona militer di mana gerakan militer dilarang keras. Ada yang berpendapat bahwa kekhawatiran munucul di tengah langkah terbaru oleh Haftar yang dapat menghambat Pemilu dan proses perdamaian di Libya.

Libya telah dilanda kekacauan sejak pemberontakan yang didukung oleh NATO untuk menggulingkan Muammar Gaddafi pada tahun 2011 lalu serta akhirnya membagi negara kaya minyak itu antara pemerintah yang diakui PBB di ibukota dan otoritas saingan yang berbasis di timur negara itu, masing-masing didukung oleh kelompok bersenjata dan pemerintah asing. Pada April 2019 lalu, Haftar dan pasukannya yang berbasis di timur, yang didukung oleh Mesir dan Uni Emirat Arab, melancarkan serangan untuk mencoba merebut wilayah Tripoli, Libya.

Kampanyenya selama 14 bulan gagal setelah Turki meningkatkan dukungannya terhadap pemerintah Libya dengan perangkat keras militer canggih, pasukan, dan ribuan tentara bayaran. Gencatan senjata Oktober 2020 lalu menghasilkan pembentukan pemerintah sementara bersama, yang menggantikan dua pemerintahan yang bersaing. Ini bertugas menyatukan negara yang terpecah dan mengarahkannya melalui Pemilu Parlemen dan Pemilu Presiden Libya pada akhir Desember 2021 ini.