Usir Turki dari Negaranya, Menlu Libya Dituntut Mundur
Tripoli, IDN Times - Usai meminta Turki untuk meninggalkan negaranya, Menteri Luar Negeri Libya, Najla El-Mangoush, justru dipaksa mundur dari jabatannya. Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya meminta tuntutan tersebut harus dihentikan demi kedaulatan dan stabilitas Libya. Bagaimana awal ceritanya?
1. Turki mengklaim kehadirannya di Libya tidak dapat dibandingkan dengan tentara bayaran lainnya
Dilansir dari The Guardian, mendengar pernyataan tersebut, Turki mengklaim kehadirannya di Libya tidak dapat dibandingkan dengan tentara bayaran lainnya karena pasukannya berada di Libya atas undangan pemerintah Libya sebelumnya. Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, yang telah mengunjungi Libya pekan lalu, mengkritik mereka yang mengatakan bahwa kehadiran Turki di Libya setara dengan kelompok-kelompok tidak sah. Akan tetapi, resolusi Dewan Keamanan PBB baru-baru ini telah menyerukan semua tentara bayaran dan pasukan asing untuk meninggalkan negara itu, seperti halnya perjanjian damai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tahun 2020 lalu.
Para pendukung Menteri Luar Negeri Libya ini mengatakan bahwa dia telah menerima seruannya agar semua pasukan pergi dan klip pernyataan yang dibuat pada tahun 2019 lalu yang telah beredar di media sosial telah diedit untuk menghilangkan kritiknya terhadap Kepala Angkatan Darat Libya, Khalifa Haftar. Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya, Richard Norland, membela Mangoush dan meminta tuntutan tersebut harus dihentikan. Ia juga menambahkan pihaknya sepenuhnya memberikan dukungan seruan tegas dari Menteri Luar Negeri Libya untuk mundurnya pasukan asing demi kepentingan dan kedaulatan Libya.
2. Mangoush mencoba mencari jalan di sekitar serangkaian aktor eksternal di Libya
Mangoush juga menjadi sasaran pelecehan pribadi 7 minggu setelah dia meminta pasukan Turki dan tentara bayaran untuk meninggalkan negaranya. Ia yang juga merupakan seorang pengacara mencoba mencari jalan di sekitar serangkaian aktor eksternal di Libya. Menteri Luar Negeri Libya wanita pertama ini ditunjuk oleh Perdana Menteri Libya sementara, Abdelhamid Dbeibah, setelah ia menghadapi reaksi keras karena mengingkari janji bahwa 30 persen jabatan kementerian akan diberikan kepada wanita.
Pemerintahan Libya saat ini bertugas mengawasi lembaga negara yang bersatu kembali hingga pemilihan umum nasional diadakan pada 24 Desember 2021 ini. Pemilu seharusnya melihat presiden terpilih untuk pertama kalinya dan parlemen baru, tetapi ada perlawanan di antara anggota parlemen, yang tidak ingin akses mereka ke kekuasaan terganggu, atau Presiden yang kuat. Duta Besar di Libya dari Prancis, AS, Inggris, Jerman dan Italia mengeluarkan pernyataan pekan lalu yang menyerukan semua pihak, termasuk pemerintah, untuk tetap pada jadwal Pemilu tersebut.
3. Sehari sebelumnya, seorang milisi di Tripoli menyerbu sebuah hotel
Pada hari Sabtu, 8 Mei 2021, waktu setempat, seorang milisi di Tripoli, Libya, menyerbu sebuah hotel yang sebelumnya digunakan oleh pemerintah persatuan, yang akhirnya terbentuk pada bulan Maret 2021 lalu, menggantikan pemerintahan saingan di bagian timur dan barat. Dalam cuplikan yang disiarkan pada akhir pekan, milisi terdengar bertanya tentang keberadaan Mangoush dan mencari mobilnya.
Secara terpisah, ulama Islam radikal setempat, Sadiq al-Gharyani, yang tinggal di Turki, mengkritik Mangoush di saluran TV setempat, Al-Tanasuh, menggambarkannya sebagai kejam, tercela, dan melayani proyek Zionis. Para pengamat mengatakan fitnah yang diarahkan pada Mangoush membahayakan hidupnya dan menunjukkan ketidakmampuan beberapa pria Libya untuk mengakomodasi wanita dalam politik Libya.
Beberapa lawan Mangoush menuduh dia adalah pendukung komandan Khalifa Haftar dan Tentara Nasional Libya (LNA) yang berbasis di timur, yang masih memegang kekuasaan hampir setahun setelah serangan 14 bulan lamanya untuk merebut ibu kota, Tripoli. Di Tripoli, kelompok bersenjata yang mendorong Haftar kembali dari ibu kota dengan dukungan Turki masih menguasai jalan-jalan di sekitar.
