Jakarta, IDN Times - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan negaranya akan segera menarik duta besarnya dari Niger pada Minggu (24/9/2023). Dia juga mengatakan akan mengakhiri kehadiran pasukan Prancis dari negara Afrika tersebut.
Keputusan ini diambil Prancis setelah menolak mengakui pemerintahan militer yang menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum pada 26 Juli 2023. Prancis menegaskan hanya mengakui Bazoum sebagai pemimpin Niger.
Dilansir RTE, pengumuman penarikan duta besar ini disampaikan Macron dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi di Prancis.
"Prancis telah memutuskan untuk menarik duta besarnya. Dalam beberapa jam ke depan duta besar kami dan beberapa diplomat akan kembali ke Prancis," kata Macron.
Para pemimpin militer Niger sebelumnya telah meminta Sylvain Itte, duta besar Prancis untuk meninggalkan negara itu dalam 48 jam melalui ultimatum yang dikeluarkan pada bulan lalu. Namun, pemerintah Prancis menolak mematuhinya dan menolak mengakui rezim militer sebagai pemerintahan yang sah.
Dalam wawancara hari ini, Macron menegaskan kembali posisi Prancis bahwa Bazoum disandera dan tetap mengakuinya sebagai satu-satunya otoritas yang sah di negara tersebut.
“Dia menjadi sasaran kudeta ini karena dia melakukan reformasi yang berani dan karena sebagian besar terjadi perselisihan antar etnis dan banyak kepengecutan politik,” bantahnya.
Macron sebelumnya mengatakan bahwa wilayah Sahel yang miskin di selatan Sahara telah mengalami apa yang sebelumnya disebut "epidemi" kudeta dalam beberapa tahun terakhir, dengan rezim militer menggantikan pemerintahan terpilih di Mali, Burkina Faso, Guinea, dan Niger.
Dilansir CNN, Macron dalam wawancara ini juga mengumumkan penarikan pasukan dari Niger. Dia menyampaikan langkah ini diambil karena tidak ingin berada di sana untuk berurusan dengan politik dalam negeri dan menjadi sandera para pemberontak.
“Kami mengakhiri kerja sama militer kami dengan otoritas de facto Niger karena mereka tidak ingin memerangi terorisme lagi,” kata Macron.
Dia mengatakan penarikan akan dilakukan dalam beberapa minggu mendatang, yang akan dibicarakan dengan junta.
“Mereka akan kembali secara tertib dalam beberapa minggu dan bulan mendatang, dan untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan para pemberontak karena kami ingin hal ini terjadi dengan tenang,” kata Macron.
Pemimpin Prancis ini memastikan bahwa tentaranya sudah tidak berada di Niger pada akhir tahun ini.
Saat ini ada sekitar 1.500 tentara Prancis di Niger. Pasukan itu hadir untuk membantu misi kontraterorisme, atas dasar bahwa Niger adalah negara demokrasi yang relatif stabil di wilayah yang penuh dengan pergolakan politik, terorisme dan pemberontakan yang menggunakan nama Islam.
Keputusan Macron ini disampaikan setelah penguasa militer Niger melarang pesawat Prancis terbang di atas wilayah udara negara itu, menurut keterangan yang muncul di situs web Badan Keamanan Navigasi Udara di Afrika dan Madagaskar (ASECNA).
"Wilayah udara Niger terbuka untuk semua penerbangan komersial nasional dan internasional kecuali pesawat Prancis atau pesawat yang disewa oleh Prancis termasuk milik maskapai penerbangan Air France,” bunyi keterangan itu.
Niger telah membuka kembali wilayah udaranya pada 4 September untuk penerbangan komersial setelah ditutup selama hampir sebulan
Pesan itu juga mengatakan wilayah udara akan tetap ditutup untuk semua penerbangan militer, operasional dan khusus lainnya, kecuali telah mendapat izin sebelumnya. Menanggapi larangan itu maskapai Air France mengatakan bahwa pihaknya tidak beroperasi di atas wilayah udara Niger.