Jakarta, IDN Times - Kementerian Kehakiman Burundi, pada Minggu (23/4/2023), mengumumkan bahwa mantan Perdana Menteri Alain Guillaume Bunyoni telah ditangkap. Kementerian itu tidak mengumumkan dakwaan yang akan dihadapi Bunyoni.
Bunyoni menjabat sebagai perdana menteri dari Juni 2020 hingga September 2022. Dia berhenti mengemban jabatan itu setelah dipecat oleh Presiden Evariste Ndayishimiye pada September tahun lalu menyusul tuduhan kemungkinan kudeta terhadapnya.
Dilansir Al Jazeera, Jaksa Agung Sylvestre Nyandwi mengatakan, Bunyoni ditangkap di ibu kota Burundi, Bujumbura dua hari yang lalu.
"Alain Guillaume Bunyoni saat ini berada di tangan polisi," kata Nyandwi dalam pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Kehakiman.
Menteri Dalam Negeri Martin Niteretse pada 19 April pers mengatakan bahwa pihak berwenang sedang mencari Bunyoni.
Seorang pejabat keamanan berpangkat tinggi mengatakan, Bunyoni ditangkap dengan sangat cepat oleh Dinas Intelijen Nasional.
Dilansir Anadolu Agency, Komisi Hak Asasi Manusia Independen Nasional, sehari sebelum pengumuman pemerintah, telah menyampaikan bahwa Bunyoni telah ditangkap.
"Dia baik-baik saja. Dia tidak mengalami tindakan penyiksaan atau pelecehan lainnya sejak penangkapannya," kata komisi itu.
"Keluarga Bunyoni telah diberi tahu tentang penangkapan tersebut dan masalah tersebut sedang menjalani proses hukum yang normal," kata Sixte Vigny Nimuraba, ketua komisi itu.
Kunjungan komisi merupakan komunikasi resmi pertama tentang penangkapan tersebut, yang meredam spekulasi bahwa Bunyoni melarikan diri ke negara tetangga Tanzania setelah informasi rencana penangkapannya bocor. Dia akan ditangkap sehubungan dengan dugaan kekayaan yang didapat secara ilegal.
Bunyoni dianggap sebagai orang nomor dua di partai yang berkuasa di negara itu dan merupakan sekutu dekat mantan presiden Pierre Nkurunziza, yang meninggal saat menjabat pada 2020.
Pada 2015, Nkurunziza mengawasi tindakan keras terhadap lawan politik di tengah kekacauan setelah dia mengajukan diri untuk masa jabatan ketiga, yang melanggar kesepakatan damai untuk mengakhiri perang saudara berdarah pada 2006.
Konflik etnis selama 13 tahun di Burundi menewaskan sekitar 300 ribu orang. Sekitar 400 ribu orang melarikan diri ke luar negeri di tengah laporan penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan, dan penghilangan paksa.
Bunyoni telah berada di bawah sanksi Amerika Serikat (AS) sejak 2015 atas dugaan perannya dalam pelanggaran hak asasi manusia selama kekerasan yang dipicu oleh keputusan Nkurunziza untuk mencari masa jabatan ketiga. Selama kerusuhan pada 2015, Bunyoni menjabat sebagai menteri keamanan.
Pemerintahan Nkurunziza yang kacau dan berdarah membuat Burundi sebagian besar terisolasi, dan negara berpenduduk 12 juta orang itu tetap menjadi salah satu yang termiskin di dunia. Konflik juga membuat Burundi menjadi negara paria, dengan para donor memotong bantuan dan AS dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada beberapa pejabat.