Mantan PM Moldova Dijerat Penyelewengan Kekuasaan

Kepala Kejaksaan Anti-Korupsi Moldova, Veronica Dragalin mengungkapkan bahwa tuntutan kepada Leanca sudah diserahkan ke pengadilan. Ia akan menghadapi persidangan dengan ancaman hukuman 4-8 tahun penjara. 

Dilansir RFE/RL, kepengurusan Bandara Internasional Chisinau tersebut sengaja diserahkan kepada perusahaan yang punya hubungan dengan oligarki Ilan Shor ketika masa kepemimpinan Leanca pada 2013. Pasalnya, Shor disebut sudah dijerat atas kasus pencucian uang dan korupsi, hingga kabur ke Israel pada 2019. 

Leanca disebut mendapatkan keuntungan besar dari uang dan bonus penerbangan pribadi dari Ilan Shor. Atas keputusannya itu, Shor dan Petru Jardan resmi menjabat sebagai kepala Bandara Chisinau dan manajer di perusahaan Avia Invest. 

Leanca diketahui sudah menduduki sejumlah jabatan penting selama bergabung dalam Partai Demokratik Liberal Moldova (PLDM). Ia sempat menjabat sebagai wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri antara 2009-2013. Ia resmi menjabat sebagai Perdana Menteri pada 2013-2015. 

Selain Leanca, terdapat tujuh mantan pejabat publik lain yang dituntut atas kasus ini. Nama mantan Menteri Ekonomi Valerius Lazer, mantan Kepala Badan Properti Publik Tudor Copaci, dan mantan Kepala Bandara Petru Jardan masuk di dalamnya. 

Mereka dianggap terlibat dalam penyerahan proyek tender Bandara Chisinau yang dikenal mencurigakan. Kedelapan orang tersebut dituduh mengurangi pemasukan negara. Bahkan, mereka dituding mengurangi hingga sebesar 1-8 persen dari jumlah yang seharusnya. 

Dilaporkan Moldpres, Dragalin menyebut bahwa Leanca dan tujuh orang lainnya ikut andil dalam kerugian negara yang nilainya mencapai lebih dari 392 juta lei atau senilai Rp321 miliar. Selain itu, kepengurusan Bandara Chisinau ke negara sejak Maret 2023. 

Ia bersama Badan Pemulihan Aset Kriminal akan mengatur penyitaan aset sebesar 189 juta lei (Rp155 miliar) yang berasal dari perusahaan Avia Invest dan aset yang dimiliki oleh terduga pelaku. 

Pada hari yang sama, Rusia menyatakan kecamannya atas pendekatan tidak bersahabat dari Moldova. Moskow menyebut bahwa terdapat standar ganda terkait larangan pengamat asal Rusia datang dalam pilkada di Gagauzia. 

"Perwakilan Rusia selalu ikut ambil andil dalam pilkada di wilayah tersebut. Sayangnya, kali ini, Kedubes Rusia di Moldova tidak diperbolehkan ikut, tidak seperti misi diplomatik dari sejumlah negara lain," terang juru bicara Kemlu Rusia, Maria Zakharova, dilansir Anadolu Agency.

Zakharova mengingatkan bahwa Moldova sudah berkomitmen untuk memberikan akses pengamat internasional dalam pilkada sesuai dengan perjanjian antarnegara anggota CIS (Commonwealth of Independent States).