Media Asing Soroti Arah Kebijakan Prabowo, Sebut Alami Kemunduran

Dalam artikelnya, The Economist menyoroti dua program unggulan pemerintahan Prabowo, yakni makan bergizi gratis (MBG) dan pembentukan 80 ribu koperasi desa. Media itu menyebut, kedua program tersebut diperkirakan menghabiskan sekitar 10 persen anggaran negara.

Menurut The Economist, sebelum perang Iran sekalipun, pengeluaran sebesar itu sudah dianggap berisiko terhadap fiskal negara. Situasi disebut semakin berat setelah krisis energi global mempersempit ruang fiskal pemerintah.

“Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis,” tulis media tersebut.

Artikel itu menyebut, pemerintah menghadapi tiga pilihan sulit, yakni memangkas proyek unggulan, mengurangi subsidi energi, atau melampaui batas defisit anggaran yang selama ini ditetapkan sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun, masing-masing pilihan dinilai memiliki konsekuensi politik. Mengurangi proyek unggulan disebut bisa membuat pemerintah terlihat lemah, sementara kenaikan harga energi dikhawatirkan memicu keresahan publik.

Karena itu, The Economist menilai ada kemungkinan pemerintah memilih memperlebar defisit anggaran melebihi batas yang ditetapkan undang-undang.

Artikel tersebut juga menyoroti reaksi pasar terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Menurut The Economist, investor mulai menunjukkan kekhawatiran terhadap arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo.

Media itu menyebut pembayaran bunga utang pemerintah meningkat, sementara lembaga pemeringkat kredit disebut mulai mempertimbangkan penurunan peringkat Indonesia. “Di bawah pemerintahan Prabowo, modal asing sebesar 6 miliar dolar AS telah keluar dan rupiah melemah 11 persen terhadap dolar hingga menyentuh titik terendah sepanjang sejarah,” tulis artikel itu.

The Economist menilai pelanggaran terhadap batas defisit anggaran berpotensi memperburuk kondisi tersebut karena dapat meningkatkan biaya pinjaman pemerintah.

Selain itu, artikel tersebut juga menyinggung subsidi bahan bakar yang dinilai membebani keuangan negara. Menurut media itu, subsidi energi memang populer secara politik, tetapi dianggap mendorong konsumsi di tengah situasi pasokan energi yang terbatas.

Media tersebut juga mengkritik kebijakan makan siang gratis yang diberikan secara luas. Menurut The Economist, program itu seharusnya lebih difokuskan kepada ibu hamil dan balita dari keluarga miskin untuk mengatasi stunting.

Selain ekonomi, The Economist turut menyoroti kondisi demokrasi Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo. Media itu menilai ruang oposisi politik dan kritik publik semakin menyempit. Artikel tersebut menyebut oposisi legislatif kini ‘hampir dilumpuhkan, sementara wacana penghapusan pemilihan langsung kepala daerah disebut menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan demokrasi Indonesia.

“Civil society diintimidasi. Hanya sedikit ruang bagi perbedaan pendapat dan pertarungan gagasan,” tulis The Economist. Media itu juga menilai terlalu banyak keputusan negara bergantung pada insting satu mantan tentara yang mendapat nasihat buruk.

Dalam bagian akhir artikelnya, The Economist menyebut Indonesia sebenarnya telah mengalami kemajuan besar dalam 25 tahun terakhir, baik dari sisi ekonomi maupun demokrasi. Pendapatan per kapita disebut meningkat lebih dari dua kali lipat sejak reformasi 1998.

Namun, media tersebut memperingatkan bahwa kemajuan itu dapat tergerus apabila pemerintah tidak membuka ruang kritik dan perbedaan pandangan. “Perbedaan pendapat yang tidak mendapat saluran dalam politik akan tumpah ke jalanan,” tulis artikel itu, merujuk pada kerusuhan yang terjadi tahun lalu.

The Economist juga menyoroti pernyataan Prabowo yang menginginkan oposisi bersikap ‘sopan’. Menurut media itu, pendekatan semacam itu justru berisiko memicu ledakan ketegangan di masa depan.