Mengapa Bahrain dan UEA Mau Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel?

16 Sep 2020, 17:45 WIB

Presiden Trump bersama petinggi Israel, Bahrain dan Uni Emirat Arab (www.twitter.com/@WhiteHouse)

Jakarta, IDN Times - Dua negara di kawasan Timur Tengah, Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) akhirnya resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Israel pada Selasa, 15 September 2020. Kesepakatan damai yang diberi nama "Abraham Accord" itu dilakukan di Gedung Putih dan disaksikan oleh Presiden Donald J Trump.

Stasiun berita BBC pada Selasa kemarin melaporkan Trump menyebut perjanjian damai bersejarah itu bak fajar di era Timur Tengah yang baru. Perjanjian ditanda tangani di Negeri Paman Sam, lantaran Trump diklaim yang menjadi juru runding atas tercapainya kesepakatan damai tersebut.

"Usai puluhan tahun perpecahan dan konflik maka kita bisa menandai fajar telah terbit di Timur Tengah yang baru. Kita semua berkumpul di sini di siang hari ini untuk mengubah arah sejarah," kata Trump.

Rasa suka cita juga dirasakan oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Dengan demikian sudah empat negara di Liga Arab yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Dua negara lainnya yakni Mesir pada tahun 1978 dan Yordania pada 1994 lalu. Mauritania di kawasan barat laut Afrika sesungguhnya juga sempat menjalin hubungan diplomatik dengan Israel pada 1999. Namun, hubungan tersebut putus di tahun 2010.

Pertanyaan yang kini ada di benak publik, mengapa dua negara di kawasan Timur Tengah itu mau berdamai dengan Israel? Bukan kah keduanya mengklaim sebagai sahabat bagi Palestina?

1. AS diduga menjanjikan UEA dan Bahrain peluang mendapatkan alutsista militer

Presiden Donald Trump usai mengumumkan perdamaian UEA dan Israel (www.eg.usembassy.gov)

Harian The Guardian melaporkan usai meneken "Abraham Accords", ketiga negara resmi membuka pintu untuk hubungan bisnis, penerbangan langsung dan diplomatik.

Namun, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA), Anwar Gargash memastikan gedung kedutaan mereka akan dibangun di Tel Aviv dan bukan Yerusalem. Hal itu sesuai dengan kesepakatan internasional mengenai solusi dua negara yang mengakui keberadaan Israel dan Palestina sebagai negara berdaulat.

Publik juga mempertanyakan kesepakatan damai yang diteken oleh Israel, UEA dan Bahrain. Sebab, pada faktanya ketiga negara itu tidak pernah berperang. Bahkan, ketiganya sudah memiliki hubungan yang erat meski melalui jalur tidak resmi. Namun, ketiganya memiliki musuh yang sama di kawasan Timur Tengah yakni Iran. Itu sebabnya membuka hubungan dengan Israel dinilai lebih strategis.

Selain itu, diduga AS menjanjikan kepada UEA untuk membantu memperbarui alutsista militernya. Ada beberapa alutsista militer yang sudah lama dibidik oleh UEA namun tak bisa mereka beli. Dua di antaranya adalah pesawat tempur siluman F35 dan jet tempur EA-18G.

UEA sudah menggunakan peralatan militer canggihnya untuk peperangan di Libya dan Yaman. Tetapi, mereka membutuhkan alutsista baru untuk membendung musuh yang berada di kawasan yakni Iran.

Begitu juga dengan Bahrain. Dikutip dari stasiun berita BBC, hingga tahun 1969, Iran masih menganggap Bahrain sebagai bagian dari wilayah mereka.

2. Di dalam dokumen "Abraham Accord" tidak tertulis Israel akan menunda untuk mencaplok wilayah Palestina

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. ANTARA FOTO/REUTERS/Francois Lenoir

Uniknya, di dalam dokumen "Abraham Accord" hanya sedikit disebut mengenai konflik antara Palestina dengan Israel. Padahal, itu yang menjadi batu sandungan selama ini bagi ketiga negara.

UEA pun mengaku bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebab mereka berjanji akan menunda aktivitas pencaplokan wilayah Palestina di Tepi Barat. Namun, di dokumen tersebut tidak disebut mengenai kesediaan Israel akan menunda aktivitas membangun pemukiman Yahudi di tanah Palestina.

Padahal, dalam wawancaranya dengan BBC, Menlu UEA, Anwar Gargash mengatakan justru mempercepat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel karena negara Yahudi itu memberi sinyal tetap akan mencaplok wilayah Palestina.

"Semua orang khawatir mengenai pencaplokan wilayah Palestina yang akan mengancam keberlangsungan 'two state solution," kata Gargash.

Dia pun mengaku tak yakin PM Netanyahu atau pemimpin Israel mana pun akan menepati janji mereka tersebut. Tetapi, Gargash mendorong Palestina untuk menggunakan momentum ini sebagai peluang untuk berdiskusi kembali dengan Israel.

3. Palestina mengecam perjanjian damai yang diteken oleh UEA dan Bahrain

Ilustrasi Bendera Palestina (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Sementara, bagi Pemerintah Palestina, kesepakatan damai antara UEA dengan Bahrain dianggap sebuah pengkhianatan. Menurut Palestina, perdamaian tidak akan benar-benar tercipta hingga negara tersebut menjadi satu entitas negara yang berdaulat.

Dikutip dari laman Middle East Eye, warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat menggelar aksi protes untuk mengecam kesepakatan damai yang diteken oleh dua negara Liga Arab tersebut. Baik Pemerintah Palestina maupun Hamas menilai perjanjian damai yang disepakati oleh UEA dan Bahrain sebagai 'tikaman dari belakang' bagi rakyat mereka.