Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
bendera Israel (unsplash.com/Taylor Brandon)
bendera Israel (unsplash.com/Taylor Brandon)

Intinya sih...

  • Kantor Katz sebut pemerintah tidak berniat membangun pemukiman kembali di Gaza.

  • Pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki dianggap ilegal menurut hukum internasional.

  • Israel juga tidak akan tarik pasukannya dari Suriah.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan bahwa militer Israel tidak akan sepenuhnya menarik diri dari Jalur Gaza pada Selasa (23/12/2025). Ia juga berjanji akan membangun pangkalan militer baru di bagian utara wilayah tersebut

Berdasarkan rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat (AS), militer Israel akan secara bertahap menarik diri sepenuhnya dari Gaza, dan Tel Aviv tidak akan mendirikan kembali pemukiman sipil di wilayah tersebut.

“Kami berada jauh di dalam Gaza, dan kami tidak akan meninggalkan seluruh wilayah Gaza. Kami di sini untuk melindungi. Pada waktunya, kami akan mendirikan pos-pos Nahal (brigade infanteri Israel) di Gaza utara sebagai pengganti pemukiman yang telah dibongkar,” kata Katz dalam konferensi pers di pemukiman Beit El dekat Ramallah di Tepi Barat tengah, dikutip dari Al Jazeera.

Unit Nahal adalah formasi militer yang menggabungkan pelayanan sipil dengan wajib militer. Unit ini secara historis berperan dalam pembentukan komunitas-komunitas Israel.

1. Kantor Katz sebut pemerintah tidak berniat membangun pemukiman kembali di Gaza

kehancuran di Jalur Gaza akibat serangan militer Israel (Jaber Jehad Badwan, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons)

Meskipun pemerintah Israel belum memberikan klarifikasi terkait pernyataan Katz, para pemimpin pemukim dan pihak yang menentangnya menafsirkannya sebagai dorongan untuk pembangunan pemukiman.

Kantor Katz kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengklarifikasi bahwa pemerintah tidak berniat membangun pemukiman apa pun di Jalur Gaza. Pihaknya menegaskan bahwa maksud menteri pertahanan mengenai pendirian pos-pos Nahal di Gaza utara semata-mata dilakukan dalam konteks keamanan.

Dilansir dari CNA, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sendiri telah berulang kali mengesampingkan kemungkinan mendirikan kembali permukiman di Gaza selama dua tahun perang, meskipun beberapa ‍anggota ‍koalisi ultra-nasionalis-nya berupaya untuk menduduki kembali Gaza.

2. Pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki dianggap ilegal menurut hukum internasional

perayaan 25 tahun Hamas di Gaza pada 2012 (Fars Media Corporation, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons)

Dilansir dari Anadolu, sekitar 750 ribu pemukim Israel tinggal di ratusan permukiman yang tersebar di seluruh Tepi Barat, termasuk 250 ribu di Yerusalem Timur. Berdasarkan hukum internasional, seluruh pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki adalah ilegal. Adapun pemindahan penduduk sipil oleh kekuatan pendudukan ke wilayah yang diduduki dianggap sebagai kejahatan perang menurut Statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasional.

Sejak perang di Gaza meletus pada Oktober 2023, militer dan pemukim Israel makin gencar melancarkan serangan di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Lebih dari 1.100 warga Palestina dilaporkan tewas, sekitar 11 ribu orang terluka, dan lebih dari 21 ribu lainnya ditangkap.

Sementara itu, korban tewas di Gaza mencapai 70.942 orang, dengan sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Korban luka mencapai 171.195 orang.

3. Israel juga tidak akan tarik pasukannya dari Suriah

ilustrasi warga Suriah (unsplash.com/Omar Ramadan)

Katz juga membuat pernyataan serupa terkait Suriah. Ia menegaskan bahwa militer Israel tidak akan bergeser sedikit pun dari wilayah Suriah yang diduduki, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Data pemerintah Suriah menunjukkan bahwa sejak Desember 2024, Israel telah melakukan lebih dari 1.000 serangan udara di Suriah dan lebih dari 400 serangan lintas batas ke provinsi-provinsi selatan.

Setelah runtuhnya rezim Bashar al-Assad pada akhir 2024, Israel memperluas pendudukannya di Dataran Tinggi Golan Suriah dengan merebut zona penyangga demiliterisasi. Adapun tindakan ini melanggar kesepakatan 1974 dengan Suriah.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Editorial Team