Menolak Aneksasi Tepi Barat oleh Israel Gak Sama dengan Anti-Yahudi
Jakarta, IDN Times - Rencana aneksasi atau pencaplokan 30 persen wilayah Tepi Barat oleh Israel mundur dari tenggat waktu 1 Juli seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Namun, ia menyebut rencana itu belum dibatalkan karena masih tertahan di Gedung Putih.
"Masalah penerapan kedaulatan ada di Washington. Ini belum dibatalkan, pilihan tersebut masih ada," kata Netanyahu, seperti dikutip The Times of Israel, pada Senin 3 Agustus 2020.
Sebelumnya, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump mengatakan aneksasi sebagian kawasan Tepi Barat adalah bagian dari rencana perdamaian Negeri Paman Sam untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina.
Trump, tidak seperti para pendahulunya misalnya Barack Obama atau George W. Bush, memilih mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ini adalah keputusan yang sangat kontroversial dan mendapat banyak tentangan karena tidak sesuai hukum internasional.
Meski begitu, Amerika Serikat belum menegaskan dukungan kepada Israel dalam hal aneksasi ini. Palestina sendiri menolak rencana tersebut dan memutuskan mundur dari semua kesepakatan menuju perdamaian yang pernah ditandatangani.
1. Palestina menuntut dihapuskannya penjajahan oleh Israel
Tepi Barat dihuni oleh sekitar 3 juta warga Palestina. Pemerintah Israel kemudian mengirimkan kurang lebih 500.000 warga Yahudi ke teritori tersebut untuk mengubah demografinya sampai bisa mengambil paksa sebagian tanah untuk dijadikan wilayah Israel.
Padahal, dalam kerangka two-state solution yang disepakati Israel, Palestina, dan Amerika Serikat, mayoritas Tepi Barat dijanjikan kembali ke tangan Palestina. Sampai kini, kerangka itu tak pernah menemukan jalannya untuk terwujud. Keinginan Netanyahu untuk secara sepihak mencaplok Tepi Barat semakin membuatnya terlihat mustahil.
Palestina, di sisi lain, menuntut agar Israel berhenti melakukan penjajahan.
"Adanya isu aneksasi, adanya isu pendudukan dan segala macam itu merupakan bagian kecil dari penjajahan yang begitu luas di atas tanah Palestina," kata Duta Besar Palestina Zuhair al-Shun kepada IDN Times saat sesi Ambassador's Talk pada Rabu 5 Agustus 2020.
"Oleh karena itu, kami ingin dihilangkannya penjajahan ini secara menyeluruh. Bukan hanya aneksasi dibatalkan, tapi penjajahan itu sendiri dihilangkan di atas tanah Palestina," tegasnya.
Zuhair menilai, selama ini sudah jelas bahwa Israel memang tidak berkomitmen untuk berdamai.
"Israel dalam hal ini tidak ingin adanya perdamaian, walaupun telah kita ketahui bahwa proses perdamaian itu sudah berlangsung sekian lama," tambahnya.
Selain pendudukan, Zuhair juga menyinggung tentang kebijakan Israel yang apartheid. Secara singkat, apartheid (yang dikenal pertama kali di Afrika Selatan) berarti kebijakan dan praktik segregasi dan diskriminasi rasial yang bertujuan untuk membentuk dan menjaga dominasi satu kelompok rasial di atas kelompok rasial lainnya secara sistematis.
Mantan menteri dan aktivisi politik Afrika Selatan Ronnie Kasrils mengatakan lewat buku "Israel and South Africa: The Many Faces of Apartheid" bahwa yang diterapkan Israel mirip dengan negaranya di masa lalu saat orang kulit putih yang merupakan penjajah diistimewakan di atas warga kulit hitam.
Bukan hanya pembangunan tembok-tembok dan menempatkan tentara untuk membatasi mobilitas warga Palestina, Israel juga menentukan hak-hak apa yang bisa diterima oleh mereka. Cara ini sejalan dengan tujuan Zionisme yang diadopsi Israel untuk mendirikan sebuah negara Yahudi.
Kasrils juga menulis bahwa penyerahan kemerdekaan oleh Inggris kepada orang kulit putih minoritas di Afrika Selatan pada 1910 bisa dibandingkan dengan kesepakatan partisi 1947 yang membuka jalan bagi penyerahan kekuasaan di Palestina kepada orang Yahudi minoritas.