Menteri Keuangan Israel Ancam Aneksasi Gaza jika Sandera Disakiti

12 Feb 2025, 17:09 WIB

Leo Manik

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich (commons.wikimedia.org/איתן פולד)

Intinya sih...

Menteri Keuangan Israel mengancam aneksasi bertahap terhadap Gaza jika Hamas melukai sandera Israel
Israel berencana mengambil alih 5% wilayah Gaza setiap kali ada insiden, dengan dukungan dari Presiden AS Donald Trump
Donald Trump juga mengancam Hamas untuk membebaskan seluruh sandera sebelum Sabtu (15/2/2025) pukul 12 siang atau menghadapi konsekuensi serius

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengancam akan melakukan aneksasi (pengambilan paksa tanah atau wilayah) bertahap terhadap Gaza apabila Hamas melukai sandera Israel. Pernyataan ini disampaikan saat berbicara di hadapan Institute for Haredi Strategy and Policy pada Senin (10/2/2025).

Israel berencana mengambil alih 5 persen wilayah Gaza setiap kali Hamas menyakiti seorang sandera. Rencana aneksasi ini diklaim mendapat dukungan dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Smotrich juga mengancam akan menghentikan bantuan kemanusiaan, pasokan air, dan listrik ke Gaza jika Hamas tidak mengindahkan tuntutan ini. Pemerintah Israel saat ini telah memerintahkan peningkatan kekuatan militer di sekitar wilayah Gaza sebagai persiapan eskalasi.

Israel dan Hamas masih terikat kesepakatan gencatan senjata yang berlaku sejak Januari 2025. Kesepakatan ini telah memfasilitasi pembebasan 16 sandera Israel dan 5 sandera Thailand yang ditukar dengan ratusan tahanan Palestina.

1. Menkeu Israel juga ancam hentikan aliran bantuan ke Gaza

Menteri berhaluan kanan ini meyakini bahwa Hamas sangat takut kehilangan tanah. Smotrich berpendapat Hamas hanya bisa dihadapi dengan kekuatan, bukan melalui jalur perundingan.

Rencana aneksasi disebut akan dimulai dari pengambilalihan 5 persen wilayah Gaza. Hal ini akan berlanjut secara bertahap setiap kali terjadi insiden terhadap sandera Israel yang masih ditahan Hamas.

"Hamas tidak peduli berapa banyak warganya yang tewas atau bangunan yang hancur. Kita harus mengeluarkan ultimatum keras, menghentikan semua bantuan makanan, listrik dan air ke Gaza. Kemudian, kita akan mengumpulkan semua warga Gaza di satu tempat dan memindahkan mereka ke tempat lain," ujar Smotrich, dilansir Middle East Eye.

Dilansir Jerusalem Post, Smotrich yakin Gaza akan kembali menjadi bagian dari Israel. Ia berpandangan hal tersebut menjadi satu-satunya cara memastikan keamanan warga Israel. Menurutnya, Israel tidak bisa hidup normal berdampingan dengan Hamas di Gaza.

2. Trump ingin AS ambil alih Gaza

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (Staff Sgt. Danny Gonzalez, Public domain, via Wikimedia Commons)

Donald Trump mengeluarkan ancaman senada dengan Israel. Trump meminta Hamas membebaskan seluruh sandera sebelum Sabtu (15/2/2025) pukul 12 siang atau menghadapi konsekuensi serius.

Trump telah mengusulkan pengambilalihan total Gaza oleh AS. Rencana ini mencakup pemindahan lebih dari 2 juta warga Palestina ke negara tetangga seperti Mesir dan Yordania.

"AS akan menguasai Gaza, mengendalikannya, dan menjaganya dengan baik," kata Trump saat bertemu Raja Yordania Abdullah di Gedung Putih, dilansir The Guardian.

Rencana Trump mengejutkan banyak pihak termasuk Pentagon dan Departemen Luar Negeri AS. Kedua lembaga ini dilaporkan belum mempersiapkan rencana kampanye militer atau upaya pembangunan kembali Gaza.

Rencana Trump juga telah menimbulkan kemarahan negara-negara Arab. Mereka menilai rencana tersebut akan menggagalkan agenda Trump untuk memperbaiki hubungan diplomatik antara Israel dan Arab Saudi.

3. Gencatan senjata Israel-Hamas terancam runtuh

Hamas telah menunda pembebasan sandera Israel tanpa batas waktu. Kelompok ini menuduh Israel melakukan pelanggaran kesepakatan gencatan senjata yang sedang berlangsung.

Pejabat senior Hamas mengkritik ancaman dari Trump dan Israel. Mereka menyatakan solusi diplomatik adalah satu-satunya jalan keluar dari krisis ini.

"Trump harus ingat ada kesepakatan yang harus dihormati kedua belah pihak, dan ini satu-satunya cara membebaskan sandera Israel. Bahasa ancaman tidak bernilai dan hanya memperumit masalah," kata pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri, dilansir The Guardian.

Hamas juga menyatakan Israel bertanggung jawab atas penundaan proses pembebasan sandera. Mereka mengklaim bahwa Israel telah berulang kali melanggar kesepakatan dengan menunda izin kembalinya warga Palestina ke Gaza utara, melakukan pemboman yang menewaskan beberapa orang, dan memblokir bantuan kemanusiaan.

Pihak berwenang Israel dilaporkan sedang mempertimbangkan melanjutkan gencatan senjata jika tiga sandera dibebaskan pada hari Sabtu. Namun disisi lain, militer Israel juga telah membatalkan semua cuti bagi tentara di divisi Gaza untuk persiapan eskalasi.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.