Microsoft Hentikan Dukungan Teknis dari Insinyur China untuk Militer

ProPublica merilis laporan investigasi pada Selasa (15/7/2025), yang mengungkap Microsoft mempekerjakan insinyur China untuk pekerjaan teknis pada sistem cloud militer AS. Para insinyur ini bekerja di bawah pengawasan digital escorts asal Amerika yang direkrut melalui subkontraktor. Namun, pengawas tersebut dinilai sering kali tidak memiliki keahlian teknis cukup untuk mengidentifikasi potensi risiko keamanan.

Pada Rabu (16/7/2025), isu ini mendapat perhatian luas karena pengamatan minim tersebut membuka celah bagi potensi kebocoran data sensitif pemerintah AS.

“Kami percaya apa yang mereka kerjakan tidak berbahaya, tapi kami tidak bisa benar-benar memastikannya.” ujar seorang digital escort anonym.

Chief Communications Officer Microsoft, Frank Shaw, menyampaikan melalui media sosial bahwa perusahaan segera mengubah kebijakan mereka dalam mendukung layanan bagi pemerintah AS.

“Kami telah mengubah proses dukungan untuk pelanggan pemerintah AS guna memastikan tidak ada tim engineering berbasis di China yang memberikan bantuan teknis pada layanan cloud DoD,” kata Shaw, dilansir CNBC.

Microsoft juga menegaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran keamanan yang muncul pekan tersebut. Dalam keterangannya ke media, perusahaan menjelaskan bahwa mereka selalu berkoordinasi dengan pemerintah AS selama proses otorisasi kerja sama dan telah terbuka mengenai praktik mereka.

Menteri Pertahanan Pete Hegseth menegaskan melalui video di media sosial bahwa tidak ada lagi keterlibatan China dalam layanan cloud militer AS.

“Saya mengumumkan bahwa China tidak akan lagi terlibat dalam layanan cloud kami, efektif segera. Kami akan terus memantau dan menanggulangi segala ancaman terhadap infrastruktur militer,” ujar Hegseth, dilansir The Business Times.

Senator Tom Cotton, dalam surat kepada Hegseth, juga meminta daftar lengkap kontraktor yang melibatkan tenaga kerja asal China serta rincian pelatihan pengawas digital.

“Pemerintah AS menyadari bahwa kemampuan siber China adalah salah satu ancaman paling agresif dan berbahaya,” tulis Cotton dalam suratnya, dilansir US News.