Microsoft Pecat Empat Pegawai karena Bela Palestina

Gerakan No Azure for Apartheid yang berisi pekerja dan eks karyawan Microsoft, Google, serta Oracle mendesak Microsoft mengakhiri kontrak dengan Israel. Mereka juga meminta adanya kompensasi bagi warga Palestina.

Dorongan ini muncul setelah investigasi gabungan pada Agustus 2025 oleh The Guardian, +972 Magazine, dan Local Call yang mengungkap penggunaan perangkat lunak Microsoft Azure oleh unit militer Israel, dilansir dari Al Jazeera. Anna Hattle menyampaikan alasan aksi protes tersebut.

“Kami berada di sini karena Microsoft terus menyediakan alat-alat yang dibutuhkan Israel untuk melakukan genosida sambil menyesatkan dan mengelabui pekerjanya sendiri tentang kenyataan ini,” katanya, dikutip dari Al Jazeera.

Pernyataan ini memperkuat kritik bahwa perusahaan justru mendukung praktik yang merugikan warga Palestina. Dilansir dari Times of India, dalam konferensi pers pada Kamis (28/8/2025), No Azure for Apartheid menuduh pemecatan dilakukan untuk membungkam suara pekerja. Kelompok itu juga menilai Microsoft telah menggambarkan aksi mereka secara keliru, bahkan memperburuk keadaan dengan melibatkan pihak keamanan dan kepolisian.

Pada 26 Agustus 2025, tujuh orang termasuk Hattle dan Fameli diamankan oleh polisi Redmond. Mereka dituduh melakukan pelanggaran berupa masuk tanpa izin, melawan petugas, hingga menghalangi penangkapan setelah menduduki ruang kerja Brad Smith. Aksi itu merupakan bagian dari rangkaian protes panjang yang menentang keterlibatan Microsoft dengan Israel.

Sepekan sebelumnya, aparat juga telah menahan 18 orang dalam aksi serupa di markas Redmond. Protes berulang ini menunjukkan intensitas perlawanan terhadap keputusan perusahaan yang dianggap tidak transparan. Gelombang demonstrasi pun terus berlanjut meski sudah ada tindakan hukum terhadap sejumlah peserta.

Microsoft memulai penyelidikan resmi mengenai dugaan pemanfaatan platform Azure oleh Israel. Pada Rabu (27/8/2025), Smith menegaskan komitmen perusahaan.

“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia kami dan ketentuan kontrak layanan kami ditegakkan di Timur Tengah,” ujarnya, dikutip dari CBS News.

Ia juga menambahkan bahwa Microsoft menghormati kebebasan berpendapat selama dilakukan secara sah.

Aksi protes karyawan ini terjadi di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza. Israel melancarkan perang setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang di Israel selatan dan menyebabkan 251 lainnya disandera ke Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, jumlah korban jiwa di Gaza sudah melampaui 60 ribu orang, tanpa perincian antara warga sipil maupun kombatan.