Militan Culik 3 Warga China dan 2 Warga Mauritania di Mali

Mali telah menghadapi para militan pemberontak sejak tahun 2012 lalu. Mereka adalah jaringan kelompok al-Qaeda dan ISIS. Aksi para militan tersebut kemudian menyebar sampai negara tetangga di Burkina Faso dan Niger. Mereka beroperasi di wilayah gurun Sahel.

Melansir laman The Straits Times, penculikan di Mali sering terjadi, baik itu menargetkan warga Mali atau orang asing. Lima warga asing yang diculik pada hari Sabtu (18/7) adalah pekerja konstruksi dari perusahaan Covec China dan perusahaan pembangun jalan ATTM Mauritania.

Para militan yang melancarkan serangan, tiba di lokasi pembangunan dengan mengendarai sepeda motor, lalu membakar peralatan serta tangki bahan bakar. Setelah itu, mereka membawa sandera dan melarikan diri dengan lima buah pick-up.

Militer Mali yang bertanggung jawab saat ini mengatakan bahwa mereka akan berusaha untuk membebaskan para sandera. Seorang pejabat militer yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan "pembebasan semua sandera adalah prioritas kami," katanya seperti dikutip laman Al Jazeera.

Kedutaan Besar China di Mali dalam sebuah pernyataan mengatakan agar warga China yang berada di Mali untuk meningkatkan kewaspadaannya setelah mendapatkan kabar bahwa tiga pekerja konstruksi dari China telah diculik oleh para militan.

Melansir laman Global Times, media yang didukung pemerintah China, Kedubes China di Mali mengatakan bahwa pada hari Sabtu menjelang Hari Idul Adha, situasi keamanan di Mali menjadi lebih rumit. Perampokan dan penyerangan sering terjadi di daerah perbatasan terutama dengan Mali, Niger dan Burkina Faso.

Aksi militan pemberontak di Mali telah meluas sejak lebih dari satu dekade yang lalu di daerah gurun Sahel. Aksi militan itu membuat Prancis menurunkan lebih dari lima ribu pasukannya. Pasukan Prancis tersebut dimintai bantuannya untuk mengendalikan serangan dari para militan dan mereka menjalankannya di bawah bendera operasi Barkhane.

Namun bulan lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan akan mengurangi jumlah pasukannya sekitar separuh dan akan menutup pangkalan militer di Mali utara secara bertahap.

Seiring meningkatnya aksi kekerasan yang dilancarkan oleh para militan di Mali, hal ini telah menjadi salah satu perhatian tersendiri bagi Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Menurut sebuah laporan yang dilihat oleh Reuters, Guterres meminta izin Dewan Keamanan PBB untuk menambah pasukan perdamaian di Mali.

Usul yang dibuat oleh Guterres yakni meminta tambahan 17.278 personel keamanan dari  2.069 tentara dan polisi jumlah resmi misi, yang dikenal sebagai MINUSMA (Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali). Jumlah ini akan menjadi jumlah terbanyak sejak MINUSMA didirikan pada tahun 2013 lalu.

Antonio Guterres mengatakan bahwa "meningkatkan kapasitas personel berseragam MINUSMA akan meningkatkan kemampuan Misi untuk melindungi warga sipil di Mali tengah dan menciptakan ruang lebih jauh untuk proses perdamaian di Utara," ujarnya.

Salah satu pusat konflik Mali selain di bagian utara yang berhadapan dengan militan jaringan al-Qaeda dan ISIS adalah di Mali tengah. Pasukan tambahan yang diminta oleh Guterres akan digunakan untuk memperluas jangkauan dan mobilitas misi.

Meski begitu, Guterres menjelaskan rencana tersebut dapat berjalan jika Mali meningkatkan keamanan dan pemerintahannya. Beberapa bulan terakhir, Mali menghadapi ketidak stabilan politik. Dalam sembilan bulan, pemerintahan di negara tersebut telah dikudeta sebanyak dua kali.