Militer Myanmar Blokir Internet saat Demo Tolak Kudeta Membesar

06 Feb 2021, 19:28 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Militer Myanmar telah memblokir akses internet ketika ribuan warga bergabung dalam aksi protes mengecam kudeta dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

Pada 1 Februari 2021, pihak militer yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing menahan Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint. Mereka ditahan karena tudingan kecurangan pada pemilu yang dimenangi oleh Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) Suu Kyi.

Pemblokiran internet terjadi dengan konektivitas turun 16 persen dari tingkat biasa, kata kelompok pemantau NetBlocks Internet Observatory seperti dilansir BBC, Sabtu (6/2/2021).

1. Pemblokiran internet dan aplikasi media sosial di Myanmar

Ilustrasi WFH (IDN Times/Arief Rahmat)

Pemblokiran internet terjadi beberapa jam setelah militer memblokir akses ke Twitter dan Instagram untuk menghentikan orang-orang yang bergerak untuk protes. Facebook bahkan telah diblokir sehari sebelumnya.

BBC melaporkan banyak warga yang mencoba membuka akses internet menggunakan virtual private networks (VPN), sayangnya pemblokiran internet tetap menghalanginya.

Berdasarkan laporan Reuters, organisasi masyarakat sipil mendesak penyedia internet dan jaringan seluler untuk menentang perintah pemblokiran internet tersebut. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International menyebut pemblokiran internet itu merupakan tindakan keji dan sembrono.

2. Media sosial sempat jadi sumber utama informasi bagi masyarakat tentang kudeta

Logo Twitter (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Pemblokiran Facebook diawali karena banyak warga Myanmar yang menyaksikan kudeta itu berlangsung secara real time di Facebook, yang merupakan sumber informasi dan berita utama negara itu. Tetapi tiga hari kemudian, penyedia internet diperintahkan untuk memblokir platform tersebut karena alasan stabilitas.

Menyusul larangan tersebut, ribuan pengguna aktif di Twitter dan Instagram menggunakan tagar untuk menyatakan penentangan mereka terhadap pengambilalihan tersebut. Pada pukul 22:00 waktu setempat.

3. Belum ada tanggapan dari pemerintah Myanmar

Default Image IDN

Namun hingga saat ini, pihak militer belum berkomentar terkait pemblokiran ini. AFP melaporkan telah melihat dokumen kementerian yang belum diverifikasi yang mengatakan dua situs media sosial itu menyebabkan kesalahpahaman di antara publik.

Seorang juru bicara Twitter mengatakan larangan itu merusak "percakapan publik dan hak orang untuk membuat suara mereka didengar". Facebook, yang memiliki Instagram, meminta pihak berwenang untuk "memulihkan konektivitas".