Aung San Suu Kyi Minta Rakyat Myanmar Protes Kudeta Militer
Jakarta, IDN Times - Beberapa jam setelah pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint ditahan oleh fraksi militer sebagai upaya kudeta pemerintahan, Suu Kyi menyerukan agar masyarakat menolak upaya perebutan kekuasaan yang tidak sesuai dengan konstitusi itu.
“Tindakan militer adalah tindakan untuk mengembalikan negara di bawah kediktatoran,” demikian tertulis dalam pernyataan yang dirilis oleh Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) mengatasnamakan Aung San Suu Kyi, sebagaimana dilaporkan Channel News Asia, Senin (1/2/2021).
1. Suu Kyi menyerukan protes terhadap kudeta
Setelah masyarakat sipil berhasil melengserkan Junta militer yang telah berkuasa selama lima dekade di Myanmar, Suu Kyi mendesak agar publik menolak segala upaya kudeta militer.
"Saya mendesak orang-orang untuk tidak menerima ini, untuk menanggapi dan dengan sepenuh hati untuk memprotes kudeta oleh militer," kata perempuan yang menjadi simbol demokrasi Myanmar itu.
Meski demikian, juru bicara NLD Myo Nyunt sempat meminta masyarakat untuk menahan diri dan tidak melakukan aksi yang gegabah.
2. Fraksi militer ambil alih kekuasaan hingga setahun
Upaya kudeta yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, telah menyatakan pengambilalihan kekuasaan selama satu tahun setelah mengumumkan keadaan darurat. Wakil Presiden Myanmar U Myint Swe, yang dicalonkan militer, diumumkan sebagai penjabat presiden.
Beberapa hari sebelum penahanan elite pemerintah yang berlangsung pada Senin (1/2/2021) dini hari, Min Aung telah mengutarakan niatnya untuk melakukan kudeta sebagai upaya menyelamatkan negara dari krisis politik. Salah satu penyebabnya adalah klaim kecurangan pada pemilihan umum November 2020 yang memenangkan NLD, partai yang dipimpin Suu Kyi.
3. NLD berniat untuk mengubah konstitusi
Karier politik Suu Kyi terjegal oleh konstitusi yang melarangnya untuk mencalokan diri sebagai presiden karena menikahi suami berkebangsaan Inggris. Di sisi lain, Konstitusi 2008 yang dibuat oleh Junta militer juga mengekang kekuasaan sipil karena mengharuskan membagi kekuasaan dengan fraksi militer.
NLD yang berhasil menguasai parlemen mulai menunjukkan komitmennya untuk mengubah konstitusi tersebut, sehingga memicu rasa tidak nyaman di fraksi militer. Analis politik Soe Myint Aung mengatakan tentara melihat celah besar dalam konstitusi yang menyebabkan kerugian.
"Retorika kudeta bukan sekadar gertakan atau ancaman kosong," katanya.
