Militer Myanmar Sewa Pelobi Israel-Kanada Bertarif Rp28,8 Miliar

Penyerahan draf perjanjian kepada Departemen Kehakiman pada Senin (8/3/2021) adalah bagian dari kepatuhan terhadap Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing AS dan harus dipublikasikan secara online.

Ben-Menashe menyampaikan, dia telah ditugaskan untuk meyakinkan Amerika Serikat bahwa para jenderal Myanmar ingin bergerak lebih dekat ke Barat dan menjauh dari Tiongkok. Fraksi militer yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing juga menyampaikan, mereka berkomitmen untuk melanjutkan program repatriasi etnis Rohingnya.

Juru bicara pemerintah militer Myanmar tidak menjawab panggilan telepon dari Reuters untuk meminta komentar. Di sisi lain, Direktur Advokasi Asia di Human Right Watch, John Sifton, ragu bila aktivitas lobi tersebut bisa membujuk Washington untuk beralih mendukung rezim militer. Sebab, AS adalah salah satu negara yang keras dalam mengecam aksi genosida di Myanmar.

"Sangat tidak masuk akal bahwa dia bisa meyakinkan Amerika Serikat tentang narasi yang dia usulkan," kata John.

Ben-Menashe juga menyerahkan dokumen yang berisi kesepakatan dengan Menteri Pertahanan Junta Jenderal Mya Tun Oo, yang menyatakan bahwa pemerintah akan membayar perusahaan tersebut sebesar 2 juta dolar AS.

Sebagai informasi, Mya Tun Oo dan sejumlah elit jenderal lainnya telah dijatuhkan sanksi oleh Departemen Keuangan AS dan pemerintah Kanada. Alhasil, dalam dokumen tertuang klausul bahwa pembayaran dapat dilakukan “jika (aktivitas lobi) diizinkan secara hukum.”

Sementara itu, Peter Kucik selaku mantan penasihat sanksi di Departemen Keuangan AS, mengatakan tidak menutup kemungkinan kegiatan yang dilakukan Ben-Menashe dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. “Sejauh dia memberi layanan kepada pihak-pihak yang terkena sanksi dari Amerika Serikat tanpa izin, itu akan tampak seperti pelanggaran hukum AS,” kata Peter.
 
Ben-Menashe menyampaikan, perusahaannya akan memulai lobi jika memperoleh lisensi dari Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan dan pemerintah Kanada. Namun, dia memastikan tidak akan melanggar hukum dengan melobi junta.
 
"Ada masalah teknis di sini, tetapi kami akan menyerahkannya kepada pengacara dan OFAC untuk menanganinya," ungkap Ben-Menashe.

Sebagai informasi, sejak kudeta dilancarkan pada 1 Februari 2021, gelombang demonstrasi telah menewaskan lebih dari 60 orang. Sedikitnya 1.900 masyarakat sipil juga ditetapkan sebagai tahanan politik, karena tidak patuh terhadap rezim pemerintahan darurat.

Di tengah instabilitas domestik, Dewan Keamanan PBB juga gagal memperoleh konsensus. Penyebabnya adalah anggota DK PBB seperti Tiongkok, Rusia, India, dan Vietnam meminta Inggris, selaku Ketua Dewan Keamanan PBB, untuk merevisi proposal sanksi.

Pada bulan lalu, DK PBB telah menyampaikan sikapnya yang mengecam perebutan kekuasaan secara inkonstitusional. Mereka juga mendesak militer untuk membebaskan para tahanan politik, termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint. Namun, sikap itu dirasa belum cukup untuk mendesak Myanmar.

"Setiap negara anggota memiliki peran untuk dimainkan secara individu dan kolektif. Secara kolektif, kami selalu mencari suara yang kuat dan tindakan yang kuat dari Dewan Keamanan," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric menanggapi dinamika di DK PBB.