Jakarta, IDN Times - Pemerintah Moldova, pada Minggu (3/3/2024), menolak pernyataan Rusia terkait demokrasi di negaranya. Pihaknya menyebut Moskow tidak layak mengajarkan tentang demokrasi, sesuatu yang disebut tidak ada di negaranya.
Belakangan ini, relasi Moldova-Rusia terus memanas di tengah permintaan Transnistria kepada Moskow untuk melindungi warganya dari Chisinau. Tiraspol juga mengungkap bahwa terdapat kenaikan jumlah pemegang paspor Rusia di wilayahnya dalam beberapa tahun terakhir.
Kementerian Luar Negeri Moldova menekankan bahwa Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Kremlin tidak punya hak moral untuk mengajarkan kepada siapapun dan negara manapun soal demokrasi.
"Negara yang memenjarakan politikus oposisi dan membunuh mereka, menyerang negara tetangganya tanpa alasan yang jelas, mereka jelas hanya menawarkan sebuah kepedihan dan tumpah darah di dunia ini," ungkapnya, dikutip Ukrainska Pravda.
Ia menambahkan, Moldova akan terus mendukung hak asasi manusia dan tidak akan menyesatkan warganya termasuk di Transnistria.
"Bergabungnya Transnistria dan integrasi dengan Moldova akan menguntungkan. Pasalnya, 70 persen ekspor produk Transnistria dipasarkan ke Uni Eropa (UE). Moldova adalah negara demokrasi yang menghargai kebebasan dan hak asasi manusia sebagai nilai utamanya," tambahnya.
Sehari sebelumnya, Lavrov menyebut bahwa Moldova memblokade dan mendiskriminasi bahasa Rusia yang dianggap tidak demokratik. Ia juga menolak tekanan ekonomi kepada Transnistria usai diterapkan pajak ekspor-impor.
Ia pun mengajak semua pihak agar Moldova beserta negara-negara Barat kembali melakukan negosiasi berformat 5+2 yang diusung oleh Rusia untuk menyelesaikan masalah Transnistria. Namun, negosiasi ini terhambat usai terjadi perang Rusia-Ukraina.
Menlu Transnistria Vitaly Ignatiev menekankan bahwa format 5+2 adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik Transnistria dengan Moldova.
"Cepat atau lambat kami akan kembali ke sana, tapi kami akan kehilangan banyak waktu. Mungkin, sejumlah pihak mengatakan negosiasi ini tidak transparan dan kompetitif. Saya percaya ini tidak hanya kesalahan, tapi sebuah kriminalitas," ujarnya.
Pada hari yang sama, Kepala OSCE dan Menteri Luar Negeri Malta Ian Borg akan mengadakan kunjungan ke Chisinau. Ia memiliki agenda untuk membicarakan soal penyelesaian masalah Transnistria.
"OSCE akan terus bekerja untuk menyelesaikan konflik yang didasarkan pada kedaulatan dan integritas teritorial Republik Moldova dalam pengakuan perbatasan internasional dan status khusus Transnistria di dalam Moldova," terangnya, dilansir Tass.
Nantinya, ia berjanji akan berkunjung kembali ke Moldova untuk membicarakan soal masalah ini. Borg juga mengharapkan stabilitas antara kedua belah pihak yang dapat menguntungkan seluruh penduduk yang tinggal di antara Sungai Dniester.