Jakarta, IDN Times - Moldova mengumumkan keadaan darurat nasional setelah 56 dari 101 anggota parlemen memberikan suara untuk menyutujui hal tersebut pada Jumat (13/12/2024). Keadaan darurat akan diterapkan selama 60 hari mulai 16 Desember.
Hal itu dilakukan karena memperkirakan pemutusan pasokan gas dari Rusia mulai 1 Januari setelah Ukraina mengumumkan tidak akan memperbarui kontrak untuk mengangkut gas Rusia ke Eropa. Sebagian besar listrik Moldova berasal dari pembangkit listrik tenaga gas.
Pemerintah mengatakan keadaan darurat perlu diterapkan karena kekurangan sumber daya energi akan berdampak pada keamanan warga. Langkah tersebut akan memungkinkan pemerintah memobilisasi sumber daya dan mengambil tanggapan yang lebih cepat terhadap berbagai situasi.
"Kami harus memastikan bahwa musim dingin ini adalah musim dingin terakhir di mana Kremlin dapat mengancam keamanan energi kami," kata Perdana Menteri, Dorin Recean, ke parlemen, dikutip dari France 24.
Pemerintah Moldova telah menaruh harapannya pada saluran listrik baru dari negara tetangga Rumania. Namun, saluran listrik ini sedang dalam tahap pembangunan, yang diperkirakan baru akan selesai pada akhir 2025.
Menteri Energi negara itu dipecat pada pekan lalu karena gagal menangani krisis energi secara memadai.
Setiap tahunnya Moldova menerima sekitar 2 miliar meter kubik gas dari Rusia. Namun, sejak 2022 ada kesepakatan yang mengharuskan semua gas yang diterima dari Rusia dialirkan ke Transdniestria, dilansir dari Reuters.
Transdniestria merupakan rumah bagi pembangkit listrik berbahan bakar gas dari Rusia, yang menyediakan sebagian besar listrik untuk Moldova. Wilayah tersebut telah memisahkan diri dari Moldova dan pro-Rusia.
Transdniestria, yang tidak memiliki pengakuan internasional, juga mengumumkan keadaan darurat ekonominya pada Selasa (10/12/2024).
Recean menganggap masalah transit pasokan gas melalui Ukraina merupakan masalah buatan karena Moskow dapat mengirim gas melalui melalui rute lain. Gas dapat dikirim melalui jaringan pipa TurkStream ke Turki dan kemudian melalui Bulgaria dan Rumania baru ke Transdniestria.
"Rusia menyandera penduduk Transnistria dan menggunakan mereka untuk mengganggu stabilitas Moldova dan kawasan tersebut," katanya.
Gazprom milik Rusia telah mengaitkan pengiriman berkelanjutan melalui rute alternatif dengan tuntutannya agar Moldova membayar utang pasokan masa lalu, yang diklaim sekitar 700 juta dolar AS (Rp11,2 triliun), tapi utang itu tidak diakui Moldova.
Sengketa utang tersebut terjadi sebelum invasi ke Ukraina pada 2022 dan berasal dari kenaikan tarif mendadak yang diputuskan oleh Moskow pada 2021.