Montenegro Resmikan Gereja Ortodoks Serbia di Negaranya

Penandatangan antara Pemerintah Montenegro dan Gereja Ortodoks Serbia ini ditandatangani di Podgorica pada Rabu kemarin. Pada acara tersebut, PM Abazovic juga menyerukan bahwa semua komunitas harus memiliki hak yang sama. 

"Proses negosiasi terkait persetujuan fundamental berjalan terlalu lama, tapi sekarang isu ini akhirnya sudah berhasil diselesaikan dengan cara yang baik. Pemerintah akan melakukan apapun dengan keinginan untuk membangun keadilan sosial dan persamaan seluruh warga," tutur Abazovic, dikutip dari Balkan Insight. 

"Melalui cara ini, kami akan mengirimkan sebuah pesan perdamaian dan toleransi, sehingga seluruh negara akan membuka lembaran baru," tambahnya. 

Sebelumnya, Montenegro sudah menyetujui persetujuan fundamental dengan beberapa komunitas agama kecil, meliputi Gereja Katolik pada 2011, komunitas Islam, dan Yahudi pada 2012 silam. Akan tetapi, persetujuan dengan Gereja Ortodoks Serbia masih belum terwujud hingga saat ini. 

Sementara itu, beberapa anggota parlemen dari partai oposisi, seperti Partai Sosial Demokrat (DPS), Sosial Demokratik Liberal (SDP-LP), Sosial Demokrat (SD), dan Persatuan Demokratik Albania (DUA) resmi mengajukan mosi tidka percaya kepada pemerintah setempat. 

"Mosi tidak percaya ini karena pemerintah lalai dalam menghasilkan kebijakan sesuai dalam reformasi sistem yudisial, penguatan sistem aturan hukum, intensifikasi proses integrasi Eropa, konsolidasi kebijakan ekonomi di negaranya dan organisasi ulang sistem kesehatan di tengah pandemik COVID-19," papar parlemen oposisi, dilansir N1.

"Pemerintah telah kehilangan legitimasi karena PM Dritan Abazovic tidak peduli terhadap posisi pentingnya dalam institusi ilmiah, para pakar, organisasi sipil, dan malah menempatkan hubungan dengan Gereja Orthodoks Serbia di depan semuanya," tambahnya. 

Sidang mosi tidak percaya parlemen akan diselenggarakan pada 19 Agustus nanti. Setidaknya membutuhkan 81 persetujuan dari parlemen untuk melengserkan Abazovic dari jabatannya. 

Sejumlah partai pro-Serbia dan Rusia mengapresiasi penuh persetujuan ini dan menyebut ini merupakan hasil dari perjuangan politiknya dalam mendukung hak yang seharusnya dimiliki oleh warga Serbia dan Gereja Ortodoks Serbia di Montenegro. 

Politik Montenegro selama ini sudah terpecah belah oleh dua pandangan yang berbeda yang dikenal dengan warga Montenegro dan pendukung Serbia-Rusia. Para warga pro Serbia menolak kemerdekaan dan melawan bergabungnya negara itu ke dalam aliansi militer NATO, dilaporkan dari Reuters.

Sesuai dalam persetujuan ini, maka Gereja Ortodoks Serbia (SPC) tidak membutuhkan izin pemerintah untuk merelokasi tempat bersejarahnya. Namun, mereka harus tetap mematuhi Hukum Perlindungan Warisan Budaya di Montenegro.

Pemerintah juga diharuskan mendaftarkan semua gereja Ortodoks dan tempat peribadahan yang dimiliki oleh SPC. Selain itu, akan ada pengembalian properti gereja yang dinasionalisasikan dan disita pada masa kekuasaan komunis setelah berakhirnya Perang Dunia II.