Myanmar Alami Kudeta Militer, 500 WNI dalam Kondisi Aman

01 Feb 2021, 15:55 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Di tengah kudeta militer yang terjadi di Myanmar, ratusan WNI yang saat ini berada di sana dilaporkan dalam kondisi baik dan aman. Kementerian Luar Negeri memastikan mereka masih bisa beraktivitas dengan leluasa.

"(WNI) tidak diminta untuk berada di rumah. Mereka tetap bisa beraktivitas secara normal," ungkap Duta Besar RI untuk Myanmar, Izha Fabri ketika dihubungi oleh IDN Times melalui pesan pendek pada Senin (1/2/2021).

Ia pun juga menepis kondisi di Myanmar dalam kondisi mencekam. "Saluran telepon yang terputus juga sudah kembali normal," kata dia lagi.

Myanmar sejak pagi tadi menjadi sorotan dunia lantaran pemimpin militer Jenderal Min Aung Hlaing memutuskan untuk menangkap pemimpin partai pemenang pemilu, Aung San Suu Kyi. Presiden Win Myint pun ikut ditahan oleh rezim militer.

Mengapa militer Myanmar menahan Suu Kyi? Apa langkah Kemlu untuk memastikan WNI di sana dalam kondisi aman?

1. Militer menuding hasil pemilu November 2020 dicurangi

Penasihat Negara (setingkat Perdana Menteri) Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengenakan masker dan sarung tangan plastik saat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu Myanmar 2020. (Facebook.com/Chair NLD)

Dalam keterangan resmi yang disampaikan oleh televisi yang berafiliasi dengan militer, Myanmar saat ini dalam kondisi darurat. Situasi itu akan berlangsung selama satu tahun dan kekuasaan diambil alih dari pemerintah sipil ke militer.

Saat ini, Jenderal Min menjadi pemimpin Myanmar karena ia menuding pemilu yang digelar pada 8 November 2020 lalu penuh dengan kecurangan. Sementara, komisi pemilihan di Myanmar menolak tudingan itu. Militer sempat mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung tetapi kurang bukti.

Stasiun berita BBC melaporkan pasukan militer telah dikerahkan di jalan-jalan di ibu kota Nay Pyi Taw dan kota utama lainnya di Myanmar, Yangoon. Dalam pemilu November lalu, Partai Liga Nasional (NLD) yang dipimpin olen Suu Kyi berhasil memenangkan 83 persen kursi di parlemen. Sehingga, ia bisa membentuk pemerintahan. Hari ini seharusnya parlemen berkumpul kali pertama untuk menggelar rapat.

2. Amerika Serikat mengecam kudeta yang terjadi di Myanmar

Presiden Amerika Serikat Joe Biden di East Las Vegas Community Center di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat, Jumat (9/10/2020) (ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque)

Sementara, kudeta itu menuai protes dari dunia internasional termasuk dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Negeri Paman Sam mengecam kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar. Washington menolak upaya apapun untuk mengubah hasil pemilu 2020 atau menghalangi transisi pemerintahan yang demokrasi di Myanmar.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menyerukana kepada militer agar melepas semua pejabat pemerintahan dan pemimpin sipil yang kini ditahan. Negeri Paman Sam mengklaim selalu bersama dengan warga Myanmar dalam menyerukan aspirasi bagi demokrasi, kebebasan, perdamaian dan pembangunan.

"Militer harus membalikan keadaan dengan membatalkan kudeta secepatnya," ungkap Menlu Blinken.

Sementara, Menlu Australia, Marise Payne turut menyerukan kepada militer Myanmar agar menghormati penegakan hukum. Bila tidak puas terhadap hasil pemilu, maka mereka mendorong agar sengketa diselesaikan melalui mekanisme hukum.

"Kami menyerukan agar semua pemimpin sipil, termasuk mereka yang sudah ditahan segera dibebaskan. Sebab, mereka ditahan tanpa melalui proses hukum," ujar Payne.

Indonesia justru memberikan pernyataan lebih diplomatis. Sama seperti Australia, Indonesia mendorong agar perselisihan terkait hasil pemilu agar diselesaikan dengan mekanisme hukum. "Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog," ujar Kemlu dalam keterangan tertulis hari ini.

Alih-alih membuat situasi semakin buruk, Kemlu turut mendorong agar Myanmar mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan. Apalagi kini pandemik COVID-19 masih terjadi.

3. Ada 500 WNI yang bermukim di Myanmar

Ilustrasi kuil Budha di Myanmar (www.instagram.com/@blueeyez_49)

Data dari Direktorat Perlindungan WNI (PWNI) Kemlu, ada 500 WNI yang kini bermukim di Myanmar. Direktur PWNI, Judha Nugraha mengatakan kondisi mereka dalam keadaan baik dan aman.

"Mayoritas WNI bekerja di sektor migas, pabrik, industri garmen dan ABK," ujar Judha melalui keterangan tertulis pada hari ini.

KBRI, kata Judha, sudah mengimbau WNI dan menghubungi simpul komunitas masyarakat Indonesia di Myanmar. "Kami mengimbau agar mereka tetap tenang dan menghubungi hotline KBRI bila menghadapi masalah," tutur diplomat senior itu.