Jakarta, IDN Times - Myanmar mengumumkan pembebasan 5.864 tahanan, termasuk 180 Warga Negara Asing (WNA), pada Sabtu (4/1/2025). Langkah ini dilakukan untuk memperingati 77 tahun kemerdekaan negara tersebut dari penjajahan Inggris.
Amnesti ini disebut sebagai bentuk “kepedulian kemanusiaan,” meski tidak dijelaskan secara rinci mengenai kasus yang menjerat para tahanan. Myanmar rutin memberikan amnesti untuk menandai hari besar nasional atau perayaan agama.
Dilansir dari Al Jazeera, amnesti ini juga mencakup pengurangan hukuman bagi 144 tahanan yang sebelumnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mereka hanya perlu menjalani hukuman 15 tahun. Selain itu, tahanan yang bebas, khususnya WNA, akan langsung dideportasi.
Tidak ada informasi soal kebangsaan para tahanan asing yang akan dibebaskan. Namun, mereka kemungkinan termasuk empat nelayan Thailand yang ditangkap pada November 2024 setelah kapal patroli Myanmar menembaki perahu nelayan Thailand di perbatasan laut Andaman.
Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, mengonfirmasi bahwa mereka akan dibebaskan tepat pada Hari Kemerdekaan Myanmar.
Selain itu, tahanan yang dibebaskan telah diperingatkan bahwa jika kembali melanggar hukum, mereka akan menjalani sisa hukuman sebelumnya, ditambah dengan hukuman baru.
Amnesti massal bukan hal baru di Myanmar. Pada perayaan Hari Kemerdekaan tahun lalu, junta membebaskan lebih dari 9 ribu tahanan. Namun, para tahanan yang terjerat hukum terkait terorisme atau pelanggaran lain, seperti undang-undang (UU) Bahan Peledak dan UU Asosiasi Terlarang, tidak termasuk dalam pengampunan tahun ini.
Sementara itu, Insein Prison di Yangon, yang dikenal sebagai penjara untuk tahanan politik, menjadi salah satu lokasi pembebasan tahanan. Keluarga tahanan sudah berkumpul sejak pagi untuk menunggu pembebasan kerabat mereka.
Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak kudeta militer pada Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil terpilih.
Dilansir The Guardian, sejak kudeta, lebih dari 28 ribu orang telah ditangkap dengan tuduhan politik, dan 21.499 di antaranya masih dalam tahanan hingga Jumat (3/1/2025).
Junta juga menghadapi perlawanan sengit dari kelompok etnis bersenjata. Salah satunya adalah Arakan Army, yang baru-baru ini berhasil merebut markas komando regional di wilayah barat negara itu, serta menguasai perbatasan sepanjang 271 kilometer dengan Bangladesh.
Meski junta berencana menggelar pemilu pada 2025, banyak pihak menganggap langkah tersebut hanya sebuah kedok tanpa adanya reformasi politik yang nyata.
Mantan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, masih menjalani hukuman penjara 27 tahun atas 14 dakwaan. Dilansir SBS News, Suu Kyi membantah seluruh tuduhan, yang dinilai bermotif politik oleh banyak pihak.
Acara peringatan Hari Kemerdekaan Myanmar tahun ini digelar di Naypyidaw dengan dihadiri 500 perwakilan pemerintah dan militer. Dalam pidato yang disampaikan oleh Soe Win, Wakil Panglima Angkatan Bersenjata, junta kembali menyerukan kelompok bersenjata untuk meletakkan senjata dan menyelesaikan konflik secara damai.