Tak Hanya RI, Negara-Negara ini Redenominasi: Ubah 1.000 Jadi 10

11 Nov 2025, 18:58 WIB

Indira Pranasdita

Redenominasi

Intinya sih...

Bank Sentral Suriah bekerja sama dengan perusahaan Rusia untuk mencetak uang kertas baru.
Redenominasi bermuatan simbolik sebagai tanda perubahan politik dan arah baru Suriah.
Persetujuan parlemen Iran untuk memangkas empat digit nol dari mata uang riyal.
Kebijakan ini akan dijalankan secara bertahap selama lima tahun dengan masa transisi tiga tahun.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Indonesia bukan satu-satunya negara yang tengah mempersiapkan redenominasi atau penyederhanaan digit mata uang dengan menghapus sejumlah nol. Beberapa negara Timur Tengah kini juga mulai mengambil langkah serupa demi memulihkan stabilitas ekonomi mereka. Dilansir Gulf News, Pemerintah Suriah telah mengumumkan rencana penerbitan uang kertas baru dengan menghapus dua angka nol dari mata uangnya, Lira, sebagai upaya mengembalikan kepercayaan publik yang tergerus akibat perang panjang sejak 2011.

Nilai tukar Lira yang kini mencapai sekitar 10.000 per dolar AS, jauh dari posisi pra-perang di kisaran 50 per dolar dan menjadi salah satu alasan utama kebijakan ini. Pemerintahan baru Suriah yang dipimpin Ahmed al-Sharaa menilai, redenominasi akan menstabilkan perekonomian sekaligus menandai berakhirnya era rezim Assad yang selama ini melekat pada simbol uang nasional mereka.

1. Suriah siapkan uang baru, hapus warisan Assad

Ilustrasi bendera Suriah. (pexels.com/Ahmed akacha)

Setelah tumbangnya pemerintahan Bashar al-Assad pada akhir 2024, Suriah bergerak cepat merancang kebijakan moneter baru. Bank Sentral Suriah dilaporkan telah bekerja sama dengan perusahaan milik negara Rusia, Goznak, untuk mencetak uang kertas baru dengan angka nol yang dihapus. Uang baru ini diharapkan dapat memfasilitasi transaksi keuangan dan memperkuat stabilitas moneter di tengah pemulihan pasca perang.

Selain alasan ekonomi, redenominasi juga bermuatan simbolik. Potret keluarga Assad yang selama ini menghiasi uang kertas akan dihapus, menandakan perubahan politik dan arah baru Suriah. Meski demikian, sejumlah ekonom memperingatkan bahwa langkah ini dapat membingungkan masyarakat dan menimbulkan biaya besar.

“Sebaliknya, Suriah bisa menerbitkan denominasi yang lebih tinggi tanpa perombakan total,” kata ekonom Suriah dan penasihat PBB, Karam Shaar.

2. Iran pangkas empat nol, siapkan masa transisi tiga tahun

ilustrasi bendera Iran (unsplash.com/sina_drakhshani)

Negara lain yang juga bersiap melakukan redenominasi adalah Iran. Pemerintahnya telah mendapat persetujuan parlemen untuk memangkas empat digit nol dari mata uang nasional, rial. Langkah ini diambil setelah inflasi tahunan Iran terus bertahan di atas 35 persen dan nilai tukar anjlok hingga 1.150.000 riyal per dolar di pasar bebas.

Kepala Komisi Ekonomi Parlemen Iran, Shamsoldin Hossein, menjelaskan bahwa kebijakan ini akan dijalankan secara bertahap selama lima tahun. Dua tahun pertama digunakan untuk persiapan teknis oleh bank sentral, sementara tiga tahun berikutnya menjadi masa transisi di mana dua denominasi akan berlaku bersamaan. Namun, kebijakan ini menuai perdebatan.

“Prestise mata uang nasional tidak dapat dipulihkan hanya dengan menghapus angka nol,” kata anggota parlemen Hossein Samsami, mengingatkan bahwa stabilitas nilai riil jauh lebih penting daripada sekadar perubahan nominal.

3. Indonesia siapkan RUU Redenominasi Rupiah 2027

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. (IDN Times/Pitoko)

Indonesia juga tengah merancang landasan hukum redenominasi melalui Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan kebijakan ini dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029. Targetnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah akan rampung pada tahun 2027.

Redenominasi ini bertujuan menyederhanakan transaksi dan memperkuat citra rupiah tanpa mengubah nilai riilnya. Pemerintah menilai, penyederhanaan digit mata uang akan mempermudah sistem pembayaran, akuntansi, dan efisiensi administrasi ekonomi.

“RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027,” tertulis dalam PMK 70/2025 yang diumumkan pada Selasa (11/11/2025).