Jakarta, IDN Times - Puluhan ribu warga Israel melakukan demonstrasi di tiga kota berbeda untuk memprotes rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu merombak sistem hukum negara dan melemahkan Mahkamah Agung.
Para pemimpin oposisi Israel, mantan jaksa agung dan Presiden Mahkamah Agung Israel semuanya menentang rencana tersebut. Para kritikus menilai rencana tersebut sama saja dianggap telah merusak sistem check and balances Israel dan merusak institusi demokrasinya.
Diansir dari Al Jazeera, protes yang berlangsung di kota-kota Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa Israel pada Sabtu (14/1/2023) waktu setempat,
menghadirkan tantangan awal bagi masa pemerintahan Netanyahu. Kerumuman di Alun-alun Habima Tel Aviv diketahui bertambah banyak menjadi 80 ribu orang meski cuaca sedang hujan dan dingin.
Para demonstran, sebagian besar dari mereka ditutupi payung, memegang bendera Israel dan membawa sebuah tulisan "Pemerintah Kriminal", "Akhir dari Demokrasi", dan slogan-slogan lainnya. Bahkan, ada beberapa dari mereka juga membawa bendera Palestina.
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, telah memerintahkan polisi untuk mengambil tindakan keras jika ada demonstran yang memblokir jalan atau mengibarkan bendera Palestina.
Tidak ada kerusuhan besar yang dilaporkan saat gerakan protes berlangsung, meskipun ada kerumunan kecil bentrok dengan polisi saat mereka mencoba memblokir jalan raya Tel Aviv.
Netanyahu telah menjadikan perombakan sistem hukum negara sebagai inti dari agendanya. Netanyahu sempat diadili atas tuduhan kasus korupsi.
Setelah menjabat selama lebih dari 2 minggu, pemerintahannya telah meluncurkan proposal untuk melemahkan Mahkamah Agung. Caranya, memberi parlemen kekuatan untuk membatalkan keputusan pengadilan dengan suara mayoritas sederhana. Ia juga ingin memberi parlemen kendali atas penunjukan hakim dan mengurangi independensi penasihat hukum.
Menteri Kehakiman Israel, Yariv Levin, mengatakan hakim yang tidak terpilih memiliki terlalu banyak kekuasaan. Tetapi, para penentang rencana tersebut mengatakan bahwa perubahan yang diusulkan akan merampas independensi peradilan dan merusak demokrasi Israel.
Perubahan hukum dapat membantu Netanyahu, yang diadili karena korupsi, menghindari hukuman, atau bahkan membuat persidangannya hilang sama sekali. Sejak didakwa pada 2019 lalu, Netanyahu mengatakan sistem peradilan bias terhadapnya.
Menteri Kehakiman Israel mempresentasikan rencana pada Rabu (4/1/2023), sehari sebelum para hakim memperdebatkan undang-undang baru kontroversial yang disahkan oleh pemerintah, dilansir Associated Press. UU itu mengizinkan seorang politisi yang dihukum karena pelanggaran pajak untuk menjabat sebagai menteri Kabinet.
Proposal tersebut menyerukan serangkaian perubahan besar-besaran yang bertujuan untuk mengekang kekuasaan kehakiman. Salah satu isinya, mengizinkan anggota parlemen untuk mengesahkan undang-undang yang telah dibatalkan oleh pengadilan tinggi dan secara efektif dianggap tidak konstitusional.
Levin menyusun undang-undang yang akan memberdayakan parlemen negara dengan 120 kursi untuk mengesampingkan keputusan Mahkamah Agung dengan mayoritas sederhana 61 suara. Levin juga mengusulkan agar politisi memainkan peran yang lebih besar dalam penunjukan hakim Mahkamah Agung dan para menteri menunjuk penasihat hukum mereka sendiri, daripada menggunakan profesional independen.
Ia juga berpendapat bahwa kepercayaan publik pada sistem peradilan telah anjlok ke titik
terendah dalam sejarah. Dia mengatakan pemerintah berencana untuk mengembalikan kekuasaan kepada pejabat terpilih yang sekarang berada di tangan apa yang dia dan pendukungnya anggap sebagai hakim yang terlalu intervensionis.