Netanyahu Sebut PM Belgia Lemah karena Mau Akui Palestina

Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prévot, mengumumkan bahwa negaranya akan mengakui Negara Palestina di Sidang Majelis Umum PBB akhir bulan ini. Selain itu, pemerintah Belgia juga akan memberlakukan sanksi tegas terhadap Israel atas operasi militernya di Gaza.

Langkah ini diambil sebagai respons atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Pemerintah Belgia merasa memiliki kewajiban untuk mencegah segala risiko genosida akibat tindakan Israel yang dianggap melanggar hukum internasional, dilansir Politico.

Namun, pengakuan ini tidak diberikan tanpa syarat. Formalisasi pengakuan melalui dekret kerajaan baru akan dilakukan setelah Hamas membebaskan seluruh sandera yang tersisa dan tidak lagi memegang kekuasaan di Gaza.

Seorang pejabat Belgia menjelaskan bahwa pengumuman di PBB merupakan bentuk komitmen politik untuk mendukung solusi dua negara. Di saat yang sama, Belgia juga menyerukan kepada semua negara Arab untuk turut mengakui keberadaan Israel.

Pemerintah Israel selalu mengecam rencana pengakuan negara Palestina dari negara-negara Barat. Netanyahu berpendapat, tindakan tersebut sama dengan memberikan hadiah kepada Hamas setelah serangan pada 7 Oktober 2023.

Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, menilai keputusan Belgia sangat aneh dan diambil di bawah tekanan politik. Menurutnya, negara Palestina tidak akan terwujud jika Hamas masih berkuasa.

"Jika Hamas terus memerintah Gaza, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi pertanyaan terkait nasib negara Palestina tidak terkait dengan keputusan pemerintah di Brussels, melainkan keputusan pemerintah di Yerusalem," ujar Sa'ar, dilansir Times of Israel.

Sa'ar menambahkan bahwa setelah Hamas disingkirkan, warga Palestina di Gaza harus diberikan otonomi. Namun, otonomi tersebut harus terkait langsung dengan berakhirnya terorisme dan hasutan untuk menyerang Israel.

PM Belgia bukan pemimpin negara pertama yang dikritik Netanyahu. Beberapa pekan sebelumnya, ia juga melabeli Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, sebagai politisi yang lemah setelah Canberra mengumumkan niat serupa untuk mengakui Palestina.

Para pejabat Israel pada umumnya menolak janji pengakuan tersebut. Mereka berpendapat bahwa pengakuan diplomatik tidak akan mengubah realitas konflik yang terjadi di lapangan.

Di sisi lain, dukungan publik internasional untuk Palestina terus menguat. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Reuters/Ipsos baru-baru ini menunjukkan bahwa 58 persen orang dewasa di Amerika Serikat setuju bahwa negara-negara anggota PBB harus mengakui negara Palestina.