NUG Deklarasi Perang Lawan Junta, Warga Myanmar Panik Nyetok Sembako

08 Sep 2021, 08:30 WIB

Pengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.

Jakarta, IDN Times - Antrean panjang terlihat di supermarket dan pom bensin di Yangon, Myanmar pada Selasa (7/9/2021). Peristiwa itu terjadi tidak lama setelah pemerintahan bayangan atau National Unity Government (NUG) mendeklarasikan “perang defensif” melawan junta militer Myanmar.

Seruan perang disampaikan oleh Presiden NUG, Duwa Lashi La, melalui video yang disiarkan secara daring pada Selasa pagi. Dia menyatakan keadaan darurat, akibat ketegangan antara penguasa dengan gerakan pembangkangan sipil, hanya akan berakhir ketika pemerintahan sipil kembali berkuasa.

Pada saat yang sama, sebagaimana diberitakan The Straits Times, dia memperingatkan pegawai negeri agar tidak pergi ke kantor, meminta warga untuk menghindari perjalanan yang tidak perlu, menyimpan obat-obatan dan kebutuhan sehari-hari, serta mendesak para birokrat yang dintujuk junta untuk melepaskan jabatannya.

1. Deklarasi penyerangan terjadi seminggu sebelum pertemuan PBB

emblem PBB (instagram.com/unitednations)

Paling tidak ada 14 poin yang disampaikan Duwa dalam pidatonya. Salah satu seruan yang memicu kepanikan adalah dia meminta pasukan anti-junta, yang tergabung dalam Tentara Pertahanan Rakyat (PDF), untuk memerangi militer di wilayahnya masing-masing.

“Segera menyerang!” seru Duwa.

"Saya percaya bahwa negara-negara tetangga kami, negara-negara Asean, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara lain di seluruh dunia memahami bahwa kami melakukannya karena kebutuhan," tambah dia.

Sontak toko sembako dipadati warga yang panik membeli beras, minyak goreng, dan makanan kering lainnya. Antrean mengular juga terlihat di pom bensin saat para pengendara bergegas untuk mengamankan bahan bakar.

Deklarasi NUG disampaikan seminggu sebelum pertemuan Majelis Umum PBB di New York, pertemuan yang menentukan pihak mana yang akan diakui sebagai perwakilan sah Myanmar, apakah representasi junta atau duta besar yang ditunjuk oleh pemerintahan Aung San Suu Kyi.

2. Serangan di berbagai daerah sudah dilancarkan PDF sejak bulan lalu

Ribuan warga Myanmar menuntut militer Myanmar untuk segera menghentikan tindakan kekerasan setelah kudeta. (Twitter.com/PamelaFalk)

NUG terdiri dari anggota parlemen yang digulingkan melalui kudeta militer 1 Februari, aktivis, dan intelektual masyarakat sipil yang bersekutu. Junta menyebut NUG sebagai teroris karena dituduh mendalangi sejumlah teror. Sebaliknya, NUG juga menyebut junta sebagai teroris negara.

Dilansir dari Reuters, Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, berhasil memaksa junta untuk menyetujui proposal gencatan senjata hingga akhir tahun. Dengan kesepakatan itu, ASEAN akan mulai mendistribusikan bantuan kemanusiaan ke Myanmar, salah satu dari konsensus lima poin hasil KTT darurat ASEAN pada April lalu.

Tidak jelas apakah deklarasi NUG akan memicu gelombang bentrokan senjata. Beberapa bulan terakhir, tercatat lebih dari 170 pasukan PDF semi-otonom lokal telah melancarkan serangan gerilya terhadap aparat. Beberapa personel PDF juga membunuh informan junta dan administrator lingkungan sipil yang bekerja untuk penguasa.

Melalui seruan terpisah, PDF juga diminta untuk mematuhi kode etik, seperti memberi kompensasi kepada warga sipil yang propertinya digunakan selama keadaan darurat dan tidak membunuh serta menyiksa tawanan.

3. Junta janjikan pemilu pada 2023

Panglima Militer Myanmar Jendral Min Aung Hlaing tiba di Indonesia (IDN Times/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Bentrokan antara aparat, yang dipimpin Perdana Menteri Min Aung Hlaing, dengan gerakan pembangkangan sipil telah membunuh lebih dari 1.000 orang, berdasarkan laporan Asosiasi Bantuan Tahanan Politik.

Di tengah situasi yang meresahkan, Erywan belum bisa memasuki ASEAN karena dia belum memperoleh jaminan dari penguasa, terkait akses kepada Suu Kyi dan Presiden Win Myint yang saat ini menjadi tahanan politik.

Dewan Administrasi Negara, sebutan untuk rezim militer yang saat ini berkuasa, telah mengumumkan keadaan darurat serta berjanji akan menggelar pemilu yang demokratis dan adil pada 2023.

Sejumlah analis meyakini pada pemilu mendatang Liga Nasional Demokrasi (NLD), partai yang dipimpin Suu Kyi dan memenangi pemilu November 2020 lalu, tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi, entah dengan alasan dibubarkan atau dituduh berkonspirasi dengan gerakan terorisme lokal.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.