ASEAN: Myanmar Sepakati Gencatan Senjata
Jakarta, IDN Times – Junta militer Myanmar telah menyetujui seruan ASEAN untuk gencatan senjata sampai akhir tahun, demi memastikan distribusi bantuan kemanusiaan. Pernyataan itu disampaikan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, saat berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin melalui konferensi video.
"Ini bukan gencatan senjata politik. Ini adalah gencatan senjata untuk memastikan keselamatan, (dan) keamanan pekerja kemanusiaan" kata Erywan pada Minggu (5/9/2021), dikutip dari Kyodo News.
"Mereka tidak memiliki perbedaan pendapat dengan apa yang saya katakan, sehubungan dengan gencatan senjata," tambah Erywan yang merupakan Menteri Luar Negeri II Brunei Darussalam.
1. Bantuan kemanusiaan akan memasuki Myanmar
Pada saat yang sama, Erywan juga mengabarkan bahwa dia telah menyampaikan proposal kepada partai-partai yang menentang kekuasaan junta. Juru bicara junta tidak menjawab panggilan Reuters ketika dimintai komentar lebih lanjut.
Adapun nilai bantuan yang dijanjikan ASEAN dan mitra dialognya adalah 8 juta dollar AS (sekitar Rp113 miliar).
2. Utusan khusus ASEAN ingin menjangkau seluruh pihak
Melalui wawancara dengan Reuters pada Sabtu (4/9/2021), Erywan berkata, dia masih bernegosiasi dengan militer terkait persyaratan memasuki Myanmar yang diagendakan pada Oktober nanti.
Salah satu kesepkatan yang belum tercapai adalah akses terhadap pemimpin terkudeta Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, yang saat ini keduanya ditetapkan sebagai tahanan politik.
"Yang kami serukan sekarang adalah agar semua pihak melakukan penghentian kekerasan, terutama terkait dengan distribusi bantuan kemanusiaan," ulas Erywan.
3. Agenda kunjungan Erywan belum disetujui junta Myanmar
Erywan dipilih sebagai utusan khusus ASEAN berdasarkan mandat konsensus lima poin hasil KTT darurat pemimpin Asia Tenggara pada April lalu. Namun, butuh waktu empat bulan lebih untuk menyepakati siapa sosok yang tepat untuk menjadi utusan khusus tersebut.
Meski terpilihnya Erywan tidak lepas dari persetujuan Myanmar, namun Min Aung Hlaing selaku perdana menteri sepertinya belum menyetujui agenda kunjungan Erywan.
"Ada kebutuhan mendesak untuk pergi ke Myanmar sekarang. Tapi saya pikir sebelum semua itu, saya perlu memiliki jaminan. Saya harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang harus saya lakukan, apa yang akan mereka izinkan untuk saya lakukan ketika saya berkunjung," terang Erywan.
