Ghana Cabut Tunjangan BBM Seluruh Pejabat Pemerintah

17 Jul 2025, 21:44 WIB

ilustrasi bendera Ghana (unsplash.com/aboodi_vm)

Jakarta, IDN Times - Menteri Komunikasi Pemerintah Ghana, Felix Ofosu, menginstruksikan pencabutan tunjangan bahan bakar minyak (BBM) kepada seluruh pejabat di bawah pemerintahannya pada Rabu (16/7/2025).

“Presiden Ghana, John Dramani Mahama mempercayai bahwa pejabat juga harus ikut berkorban seperti yang dirasakan oleh seluruh rakyat Ghana saat ini,” tuturnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Ghana tengah menghadapi krisis ekonomi usai pandemik COVID-91 dan ketidakpastian global. Negara Afrika Barat itu bahkan menjadi salah satu negara dengan utang IMF terbesar di Afrika.

1. Alokasikan anggaran untuk sektor prioritas

Mahama mengungkapkan bahwa pencabutan tunjangan BBM kepada seluruh jajaran pemerintahan adalah langkah untuk mengurangi pengeluaran. Kebijakan ini juga akan dialokasikan ke sektor lain dalam prioritas pembangunan negara.

“Kebijakan pencabutan ini adalah langkah lanjutan setelah pengurangan jumlah pejabat pemerintahan dengan menunjuk lebih sedikit menteri kabinet dan staf khusus di Kantor Kepresidenan,” terangnya, dilansir Business Insider Africa.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengumumkan pembatalan seluruh langganan televisi satelit di seluruh kantor pemerintahan sebagai wujud efisiensi anggaran.

Saat resmi menjabat pada Januari, Mahama berjanji akan mengubah ulang tatanan pemerintahan di Ghana, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi.

2. Ghana mampu bangkit berkat reformasi ekonomi dan restrukturisasi utang

Pada awal Juli, Wakil Direktur IMF di Ghana, Bo Limengatakan, bahwa negaranya sudah berhasil melakukan reformasi pemerintahan selama 6 bulan terakhir di bawah pemerintahan Mahama.

“Pemerintahan baru sudah merespons dengan baik dalam mencapai target dan terus memastikan keberlanjutan agenda reformasi struktural di negaranya” ungkapnya, dikutip dari TRT Global.

IMF juga menyebut, pemerintahan baru Ghana mampu melanjutkan restrukturisasi utang negaranya. Pihaknya juga membuka pembayaran utang sebesar 370 juta dolar AS (Rp6 triliun) untuk pemulihan ekonomi di Ghana.

3. Pemerintah akui 30 persen warga perkotaan Ghana tinggal di permukiman kumuh

Badan Statistik Ghana (GSS) melaporkan, ada sekitar 4,82 juta warga Ghana yang tinggal di area permukiman kumuh. Jumlah itu sama dengan 30,8 persen populasi warga perkotaan di Ghana, terutama di Accra dan Ashanti.

Data ini berasal dari program “Slum and Informal Settlements in Ghana” untuk mengetahui jumlah penduduk yang menetap di area permukiman kumuh. Penduduk di permukiman kumuh tidak memiliki akses sanitasi, air minum, dan kondisi rumah yang layak.

Pakar statistika di pemerintahan Ghana, Alhassan Iddrisu, mengatakan bahwa data tersebut menunjukkan bagaimana perjuangan rakyat Ghana untuk bertahan hidup selama ini.

“Laporan ini memberikan gambaran bagaimana kehidupan di Ghana. Sekarang kami harus memprioritaskan mereka. Biarkan bukti ini menjadi langkah untuk mengentaskan kemiskinan di Ghana,” tandasnya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.