Oposisi Namibia Tak Sepakat Ganti Rugi Genosida Jerman

Kekaisaran Jerman memiliki rapor merah di Namibia ketika menjajah wilayah tersebut. Antara tahun 1904 sampai 1908, pasukan kekaisaran melakukan pembantaian tanpa pandang bulu terhadap orang-orang etnis Nama dan Herero yang ada di Namibia.

Bulan Mei lalu, Jerman secara resmi mengumumkan permintaan maaf atas kekejaman yang dilakukan oleh pasukan kekaisaran. Mereka juga menawarkan sekitar Rp18,3 triliun sebagai ucapan permintaan maaf untuk mendukung pembangunan Namibia.

Dana sebanyak itu akan dikeluarkan secara bertahap sampai 30 tahun ke depan. Namun pihak parlemen Namibia masih memperdebatkan hal tersebut. Sejak bulan Juni, pihak oposisi dan partai pemerintah belum mencapai kata sepakat.

Perdebatan sempat terjeda karena infeksi COVID-19 yang menghancurkan dan kini Majelis Nasional kembali membuka perdebatan untuk mencari persetujuan tawaran dari Berlin.

Dilansir dari Reuters, Frans Kapofi yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Namibia mengakui bahwa kesepakatan dengan Jerman tidak memenuhi harapan masyarakat yang terkena dampak, tetapi mengatakan negosiasi berlangsung alot.

Kapofi yang berasal dari partai SWAPO, partai yang berkuasa, mengatakan tujuan utama pemerintah adalah untuk mendapatkan pengakuan dari Jerman bahwa pasukan kekaisarannya telah melakukan genosida.

Pada hari Selasa, 21 September 2021, ratusan warga Namibia melakukan protes di ibu kota Windhoek. Beberapa dari mereka menyerbu parlemen Namibia. Mereka adalah kelompok etnis yang terdampak dalam episode pembantaian Jerman yang terjadi awal tahun 1900-an.

Dilansir dari BBC, beberapa partai politik oposisi telah menolak kesepakatan ganti rugi Jerman senilai sekitar Rp18 triliun tersebut. Beberapa kelompok adat bahkan mengatakan bahwa kesepakatan yang telah direncanakan tidak melibatkan mereka yang menjadi korban terdampak genosida.

Vipuakuje Muharukua, seorang anggota parlemen yang merupakan keturunan korban genosida mengatakan "kami ingin diperlakukan sama, seperti korban genosida lain yang telah dibayar dan dimintai maaf oleh Jerman."

"Pemerintah harus memerintah untuk semua orang. Kami tidak membutuhkan pemerintah yang akan mengalah pada tuntutan Jerman, terlepas dari situasi fiskal. Kami memiliki sejarah di pihak kami. Kami orang Namibia akan menerima tidak kurang dari sekadar reparasi," katanya menjelaskan seperti dikutip Deutsche Welle.

Kekaisaran Jerman telah memerintah Namibia pada tahun 1884 sampai dengan Perang Dunia Pertama. Selama berkuasa, pasukan Jerman telah bertindak secara brutal terhadap para pemberontak dengan membunuh tidak hanya pejuang, tapi juga perempuan dan anak-anak.

Puluhan ribu jumlah korban sebagian besar dari etnis Nama dan Herero. Para sejarawan memperkirakan sekitar 65.000 dari sekitar 80.000 orang etnis Herero yang tinggal di daerah itu pada saat itu terbunuh, bersama dengan setidaknya 10.000 dari sekitar 20.000 orang etnis Nama.

Pertama kali Jerman mengakui telah melakukan pembantaian di Namibia terjadi pada tahun 2016 lalu. Setelah itu, ada upaya bilateral untuk ganti rugi. Namun, mengutip Deutsche Welle, Jerman mengatakan secara eksplisit bahwa pembayaran apa pun ke Namibia tidak boleh dipahami sebagai reparasi dalam pengertian hukum.

Beberapa orang Namibia menafsirkan Jerman belum sepenuhnya siap untuk bertanggung jawab atas perbuatannya di masa lalu.

Menurut Reuters, salah satu pemimpin oposisi yang bernama Mike Kavekotora, mengatakan setidaknya pemerintah Namibia harus mendapatkan 9 miliar dolar atau Rp128,2 triliun dari Jerman sebagai kompensasi.