Oposisi Taiwan Ingin Akhiri Ketegangan dengan China

Pertemuan ini menjadi yang pertama sejak eks Presiden Taiwan Ma Ying-jeou dari KMT bertemu Xi Jinping di Singapura pada 2015. Keduanya sama-sama menolak kemerdekaan Taiwan dan menyuarakan penyelesaian damai terkait status pulau tersebut, serta sempat berfoto bersama.

Dalam kesempatan itu, Xi menekankan kesamaan sejarah dan budaya antara masyarakat di kedua sisi Selat Taiwan.

“Semua putra dan putri China memiliki akar China yang sama dan semangat China yang sama. Ini berasal dari ikatan darah dan tertanam kuat dalam sejarah kita – tak dapat dilupakan dan tak dapat dihapus,” ujar Xi Jinping.

Xi juga menyatakan kesiapan Beijing bekerja sama dengan KMT dan masyarakat Taiwan lainnya demi menjaga perdamaian di kawasan tersebut. Ia bersama Cheng turut menyoroti campur tangan pihak luar yang dimaksud sebagai Amerika Serikat (AS) dalam hubungan lintas selat.

Di sisi lain, Cheng menyampaikan apresiasi terhadap capaian Partai Komunis China, termasuk keberhasilan menghapus kemiskinan absolut dan mendorong kebangkitan nasional.

Cheng mengusulkan agar Taiwan memperlambat ekspansi kekuatan militernya sebagai bagian dari pendekatan pencegahan konflik. Wen-ti Sung dari Global China Hub Atlantic Council menyebut istilah “pengaturan institusional” digunakan Cheng untuk menggambarkan strategi tersebut.

Penggunaan istilah itu mengindikasikan bahwa jika KMT memimpin, Taiwan tidak akan mengedepankan strategi pertahanan berbasis pencegahan kuat, termasuk kemungkinan mengurangi pembelian senjata dari AS.

Perdebatan anggaran pertahanan di legislatif Taiwan masih berlangsung. Partai Progresif Demokratik (DPP) yang dipimpin Presiden Lai Ching-te mengusulkan anggaran khusus sebesar 40 miliar dolar AS (setara Rp683 triliun) untuk pembelian senjata dari AS.

KMT menolak usulan tersebut selama berbulan-bulan karena menilai nilainya terlalu besar dan tidak cukup jelas. Sebagai alternatif, partai itu mengajukan paket lebih kecil senilai 12 miliar dolar AS (setara Rp205 triliun) dengan fokus pada kebutuhan tertentu.

Lai mengkritik langkah KMT yang dinilai menunda anggaran pertahanan dan menghindari dialog lintas partai. Ia menyatakan pemerintahannya mendukung perdamaian, tetapi bukan “fantasi yang tak realistis” serta memperingatkan bahwa kompromi dengan rezim otoriter dapat mengancam kedaulatan dan demokrasi Taiwan.

Di tengah ajakan rekonsiliasi, China tetap meningkatkan aktivitas militernya di sekitar Taiwan dengan sedikitnya enam latihan tembak langsung sejak 2022. Beijing menuding DPP mendorong agenda separatis, sementara pemerintah Taiwan memperkuat identitas nasional dan memperluas kehadiran internasional.

Setelah pertemuan, Cheng menghindari jawaban tegas terkait isu penyatuan dan menegaskan fokusnya pada rekonsiliasi berbasis sejarah serta budaya bersama. Ia pernah menyebut mengidentifikasi diri sebagai orang China sebagai sesuatu yang alami, bahkan mendapat julukan “dewi penyatuan” dari sebagian pengguna internet di China, dilansir The Guardian.

Kunjungan ini memicu kritik publik yang menilai sikapnya terlalu dekat dengan China. Otoritas Taiwan melalui Dewan Urusan Daratan menegaskan bahwa penyebutan “satu keluarga” tidak tepat karena sengketa tersebut melibatkan dua pemerintahan berbeda, bukan urusan internal.

Survei National Chengchi University pada 2025 menunjukkan 62 persen responden mengidentifikasi diri sebagai orang Taiwan, naik dari 17,6 persen pada 1992. Pada saat yang sama, identitas ganda Taiwan-China turun menjadi 31,7 persen dan yang hanya mengaku sebagai orang China menyusut menjadi 2,5 persen.

Cheng memulai rangkaian kunjungannya dengan mendatangi sejumlah kota, termasuk Nanjing, sebelum tiba di Beijing. Ia menyebut perjalanan tersebut sebagai perjalanan perdamaian untuk menunjukkan komitmen terhadap dialog damai serta membuka kemungkinan mengundang Xi Jinping ke Taiwan jika KMT memenangkan pemilu 2028.