Jakarta, IDN Times - Pemimpin oposisi Togo, pada Kamis (4/4/2024), mengajak seluruh warga untuk mengadakan demonstrasi untuk menentang penundaan pemilu parlemen dan kepala daerah yang awalnya akan diselenggarakan pada 20 April 2024.
Perubahan sistem presidensial ke parlementer di Togo telah menimbulkan kontroversi dan penolakan dari oposisi. Pasalnya, pergantian sistem konstitusi ini disebut sebagai langkah Presiden Faure Gnassingbe untuk menghindari pemilu dan tetap berkuasa di Togo.
Ajakan demonstrasi ini disuarakan oleh empat partai politik oposisi dan kelompok masyarakat sipil pada 11, 12, dan 13 April mendatang. Mereka menolak manuver politik rezim Gnassingbe untuk terus berkuasa di negara Afrika Barat itu.
"Kami secara keras mengecam manuver rezim Gnassingbe yang menunjukkan langkah-langkah menghalalkan segala cara untuk mendorong kudeta konstitusionalnya sendiri," tegasnya.
"Sebagaimana tanggal pemilu sudah ditetapkan dalam dekrit, ini tidak mungkin lagi kampanye politik ditunda dan proses pemilu ditunda sementara tanpa adanya kepastian jadwalnya," sambungnya, dikutip Reuters.
Sebelumnya, oposisi sudah menolak reformasi perubahan sistem parlementer karena anggota parlemen dianggap sudah tidak lagi berhak menentukan kebijakan di masa tugasnya yang akan berakhir.
Pada hari yang sama, Kejaksaan Agung Togo Talaka Mawama mengaku investigasi sudah dibuka terhadap sejumlah individu yang terbukti menyebarkan pamflet dan menyuarakan slogan untuk menyulut revolusi.
Tak lama, sebanyak sembilan anggota kelompok oposisi Dynamique Monseigneur Kpodzro ditangkap polisi karena mengampanyekan pelanggaran dan ilegalitas dari reformasi konstitusional di Togo.
Dilaporkan France24, Kepala Partai Rakyat Togo Nathaniel Olympio mengatakan bahwa rakyat Togo marah atas keputusan dari parlemen dan meminta reformasi itu dibatalkan.
"Rakyat Togo sudah muak dan meminta seluruh kebijakan ini tidak diterapkan. Jika tidak, akan ada kekacauan besar. Kali ini kudeta konstitusional yang tidak akan diterapkan. Ini adalah waktunya rakyat Togo berdiri dan mengatakan tidak," terangnya.
Pada Rabu (3/4/2024), Togo sudah menunda pemilu legislatif yang sudah dijadwalkan pada 20 April mendatang dan menyebut dibutuhkan konsultasi lebih lanjut terkait masalah ini.
"Parlemen membutuhkan konsultasi secara luas dalam beberapa hari dengan seluruh pihak terkait. Maka dari itu, konsekuensinya, pemerintah akan melakukan penjadwalan ulang pemilu parlemen dan kepala daerah dengan jadwal baru yang akan diumumkan," ungkapnya, dikutip Le Monde.
Berdasarkan perubahan konstitusi itu, parlemen dapat memilih presiden tanpa adanya perdebatan. Nantinya, dibentuk Presiden Dewan Kementerian yang setingkat dengan Perdana Menteri yang juga dipilih oleh anggota parlemen.
Sementara itu, Parlemen Togo saat ini dikuasai oleh Partai UNIR yang merupakan partai dari Presiden Gnassingbe. Alhasil, sejumlah pihak menduga reformasi ini sebagai langkah untuk memperpanjang kekuasaan keluarga Gnassingbe yang sudah berkuasa di Togo sejak 1967.