Pakistan Buka Penyeberangan Baru untuk Repatriasi Warga Afghanistan

Dilansir Reuters, menteri penerangan untuk pemerintahan sementara provinsi Balochistan, Jan Achakzai, mengatakan bahwa penyeberangan baru didirikan di perbatasan Afghanistan di sebelah barat daya provinsi tersebut. Penyeberangan utama di distrik Chaman telah dipenuhi oleh pengungsi Afghanistan yang kembali ke kampung halaman mereka secara sukarela.

Sejak 1 November, Islamabad telah memulai operasi penangkapan di seluruh negeri. Pengacara hak asasi manusia Moniza Kakar mengatakan polisi di provinsi Sindh melancarkan penggerebekan di rumah-rumah penduduk saat tengah malam, dan menahan keluarga Afghanistan, termasuk perempuan dan anak-anak.

Pemerintah Taliban di Afghanistan mengecam rencana deportasi tersebut dan meminta Islamabad mempertimbangkannya kembali. PBB dan kelompok hak asasi manusia global juga mengkritik penggusuran paksa warga Afghanistan.

“Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran deportasi paksa secara massal, dan Pakistan sebaiknya mengingat kewajiban hukum internasionalnya, termasuk prinsip non-refoulement,” kata Livia Saccardi, wakil direktur regional Amnesty International untuk kampanye Asia Selatan, pada Jumat (10/11/2023).

“Jika pemerintah Pakistan tidak segera menghentikan deportasi, maka ribuan warga Afghanistan yang berisiko, terutama perempuan dan anak perempuan, akan kehilangan akses terhadap keselamatan, pendidikan dan penghidupan."

Upaya penangkapan dan deportasi ini telah mendorong hubungan Pakistan dan Afghanistan ke titik terendah. Islamabad menyebut pemerintah Taliban enggan menindak tegas kelompok militan, yang menggunakan tanah Afghanistan untuk merencanakan dan melakukan serangan di Pakistan. 

Aksi terorisme di Pakistan telah meningkat sejak Taliban kembali mengambil alih kekuasaan di Afganistan pada Agustus 2021. Sebagian besar serangan diklaim dilakukan oleh Taliban Pakistan atau Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), kelompok militan terpisah namun merupakan sekutu dekat Taliban Afghanistan.

Namun pemerintah Taliban membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa masalah keamanan Pakistan merupakan urusan dalam negeri.

Dilansir Associated Press, Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan, Hina Jilani, mengatakan penanganan komunitas Afghanistan di Pakistan harus dilihat dari aspek kemanusiaan. Penanganan tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang keamanan.

Afghanistan telah dilanda krisis ekonomi keuangan yang parah dengan jutaan orang bergantung pada bantuan kemanusiaan. Seorang analis yang berbasis di Peshawar, Faizullah Jan, percaya bahwa kembalinya imigran ilegal Afghanistan dalam skala besar kemungkinan besar akan membuat pemerintah Kabul kewalahan.

"Hal ini akan meningkatkan sentimen anti-Pakistan di kalangan warga Afghanistan," katanya kepada DW, seraya menambahkan bahwa situasi tersebut dapat memaksa Taliban untuk mengambil tindakan keras terhadap hubungannya dengan Islamabad.

Ada juga pihak yang memperingatkan bahwa ketegangan di Pakistan dapat mengobarkan pemberontakan nasionalis yang sedang berlangsung di provinsi Balochistan, dimana beberapa kelompok nasionalis Afghanistan mengklaim beberapa bagian wilayah tersebut.

“Warga Afghanistan yang sekuler dan nasionalis sudah tidak menyukai Pakistan,” kata pensiunan jenderal Pakistan, Ghulam Mustafa.

Dia mengatakan bahwa saingan berat Pakistan, India, juga bisa memanfaatkan situasi ini.

“Jika terjadi konflik, Pakistan mungkin akan menghadapi India di front timur dan pemerintah yang tidak bersahabat di front barat,” ujarnya.