Polisi Pakistan Tangkapi Perempuan dan Anak-anak Afghanistan
Jakarta, IDN Times - Aktivis mengatakan polisi Pakistan melakukan penggerebekan di rumah-rumah penduduk dan menangkap warga Afghanistan, termasuk perempuan dan anak-anak. Penggerebakan terjadi di di provinsi Sindh, sebagai bagian dari tindakan pemerintah terhadap para migran ilegal.
Pakistan telah memerintahkan semua migran yang tidak memiliki dokumen perjalanan untuk meninggalkan negara secara sukarela hingga 30 Oktober, atau mereka akan ditangkap dan dideportasi.
Kebijakan ini menimpa banyak warga Afghanistan, yang merupakan mayoritas orang asing yang tinggal di Pakistan. Lebih dari 250 ribu warga Afghanistan dilaporkan telah meninggalkan negara tersebut dalam beberapa pekan terakhir.
“Mereka telah menangkap ratusan warga Afghanistan setiap hari sejak batas waktu 31 Oktober, baik anak-anak maupun perempuan,” kata pengacara hak asasi manusia Moniza Kakar pada Sabtu (11/11/2023), dikutip Associated Press.
Ia dan aktivis lainnya telah ditempatkan di luar pusat penahanan di Karachi untuk membantu warga Afghanistan sejak 1 November.
1. Warga Afghanistan yang punya dokumen lengkap juga menghadapi ancaman
Kakar mengungkapkan, warga Afghanistan yang memiliki dokumen resmi juga menghadapi ancaman penahanan. Akibatnya, banyak dari mereka mengurung diri di rumah karena takut dideportasi.
“Beberapa keluarga yang saya kenal berjuang tanpa makanan, terpaksa tinggal di dalam rumah karena petugas polisi terus menangkap mereka, apapun status imigrasi mereka," ujar Kakar.
Dia juga menyoroti penderitaan anak-anak pengungsi yang lahir di Pakistan tanpa bukti identitas, meskipun orang tua mereka memiliki surat-surat. Hal ini menyebabkan anak-anak di bawah umur dipisahkan dari keluarga mereka.
Bahkan, seorang anak Pakistan yang berbicara bahasa Pashto, salah satu bahasa resmi Afghanistan, ditahan dan dideportasi karena orang tuanya tidak dapat mendaftarkannya di database nasional, tambahnya.
2. Pakistan tidak punya mekanisme komprehensif untuk menangani migran
Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan, Hina Jilani, mengatakan negaranya tidak memiliki mekanisme komprehensif untuk menangani pengungsi, pencari suaka, dan migran yang tidak mempunyai dokumen. Padahal, negara itu sudah menampung warga Afghanistan selama 40 tahun.
Dia pun mengkritik pendekatan universal pemerintah dan menyerukan penilaian berdasarkan kebutuhan, terutama bagi mereka yang melintasi perbatasan setelah Taliban menguasai Afghanistan pada 2021.
Pejabat Sindh yang bertanggung jawab atas pusat penahanan dan deportasi di provinsi tersebut, Junaid Iqbal Khan, mengakui ada kesalahan identitas pada awalnya, di mana para pengungsi yang mempunyai dokumen lengkap dan warga negara Pakistan dibawa ke tempat transit atau pusat penahanan.
Namun, ia menegaskan bahwa kini hanya orang asing yang tidak punya dokumen lengkap yang dikirim untuk dideportasi.
Khan menambahkan, dia tidak terlibat dalam penggerebekan atau penangkapan migran ilegal, sehingga tidak bisa mengomentari tentang tuduhan kesalahan penanganan.
3. Pakistan usir migran ilegal Afghanistan karena alasan keamanan
Pakistan sebelumnya mengatakan, pengusiran ratusan ribu migran ilegal dari Afghanistan merupakan respon atas sikap pemerintah Taliban, yang dinilai enggan menindak kelompok teroris di negara mereka. Beberapa serangan yang terjadi di Pakistan juga disebut dilakukan oleh orang-orang dari Afghanistan.
Kekerasan terhadap pasukan keamanan Pakistan dan warga sipil meningkat sejak Taliban kembali mengambil alih kekuasaan di Afganistan pada Agustus 2021. Sebagian besar serangan diklaim dilakukan oleh Taliban Pakistan atau Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), kelompok militan terpisah namun merupakan sekutu dekat Taliban Afghanistan.
Taliban sendiri membantah tuduhan Pakistan. Pihaknya mengatakan, wilayah negaranya tidak digunakan oleh militan untuk melakukan serangan terhadap negara lain, dan masalah keamanan Pakistan adalah urusan dalam negeri.
Sementara itu, Jilani mengatakan bahwa penanganan komunitas Afghanistan di Pakistan harus dilihat dari aspek kemanusiaan, dan tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang keamanan saja
