Jakarta, IDN Times - Ribuan pendukung mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang dipenjara telah berunjuk rasa menuntut pembebasannya.
Berkumpul di pinggiran ibu kota, Islamabad, pada hari Minggu (8/9), massa menyerukan pembebasan Imran Khan, yang telah ditahan selama lebih dari setahun. Saingan politik utama Perdana Menteri Shehbaz Sharif tersebut menghadapi lebih dari 150 kasus polisi.
Digulingkan dari jabatan perdana menteri pada tahun 2022 dalam mosi tidak percaya di parlemen, pemain kriket yang beralih menjadi politisi itu tetap menjadi tokoh populer.
Dilansir Al Jazeera, unjuk rasa pada hari Minggu tersebut merupakan salah satu yang terbesar tahun ini yang diadakan oleh PTI, berlangsung damai, meskipun polisi sempat bentrok dengan beberapa aktivis. Pihak berwenang telah memblokir jalan-jalan utama dengan meletakkan kontainer pengiriman untuk mencegah para pendukung menghadiri unjuk rasa.
Juru bicara Khan, Zulfi Bukhari, mengecam tindakan polisi tersebut dalam sebuah pernyataan.
Berbicara di hadapan unjuk rasa, Ali Amin, pejabat tinggi terpilih di provinsi Khyber Pakhtunkhwa di wilayah barat laut, mengatakan kepada massa: “Jika Tuhan berkehendak, kami akan segera membebaskan Imran Khan.”
Khan telah mendekam di penjara sejak 2023 ketika ia ditangkap setelah dijatuhi hukuman dalam kasus korupsi.
Juni lalu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyambut dengan tangan terbuka kepada pimpinan oposisi utama negara itu, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), dalam pidatonya di Majelis Nasional.
“Dalam 76 tahun sejak kemerdekaan Pakistan, kita telah mencapai titik di mana kita bahkan ragu untuk berjabat tangan satu sama lain,” kata Sharif pada 26 Juni, menyesalkan perpecahan politik yang dalam di negara itu.
Namun, kurang dari sebulan kemudian, pada 15 Juli, Menteri Informasi Attaullah Tarar mengumumkan dalam konferensi pers di Islamabad bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melarang PTI, dengan alasan tuduhan menghasut protes kekerasan tahun lalu dan membocorkan informasi rahasia. PTI dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Imran Khan, yang berkuasa dari 2018 hingga 2022.
“Pemerintah telah memutuskan untuk melarang PTI setelah meninjau semua bukti yang tersedia. Kami akan mengajukan kasus untuk melarang partai tersebut,” katanya.
Pengumuman oleh pemerintah Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PMLN) menuai kecaman luas tidak hanya dari para pesaingnya tetapi juga dari para sekutunya dan kelompok-kelompok hak asasi manusia. Bahkan Amerika Serikat pun menyampaikan kekhawatirannya.
Para pemimpin Partai Rakyat Pakistan (PPP), adalah partai terbesar kedua dalam koalisi yang berkuasa, mengatakan bahwa mereka tidak diajak berkonsultasi sebelum pengumuman tersebut.
Dilansir Foreign Policy, banyak pengamat meyakini rencana pelarangan PTI, yang pemimpinnya Imran Khan telah mendekam di penjara sejak Agustus tahun lalu, disusun menyusul putusan Mahkamah Agung. Putusan tersebut memberikan kemenangan hukum besar bagi PTI dengan menyatakannya memenuhi syarat untuk memperoleh bagian dari kursi yang disediakan di majelis nasional dan provinsi.
Pengadilan juga mengakui PTI sebagai partai politik, dengan menegaskan bahwa tidak memiliki simbol pemilihan tidak memengaruhi hak hukum partai untuk mengajukan kandidat. Kontroversi kursi yang disediakan itu mencuat menyusul pemilihan umum negara itu pada bulan Februari tahun ini. Sebulan sebelum pemungutan suara, komisi pemilihan mencabut simbol pemilihan partai, tongkat kriket, atas tuduhan melanggar undang-undang pemilihan, melansir The New York Times.
Beberapa hari sebelum pemilihan, Khan, mantan kapten kriket dan ketua partai, dijatuhi hukuman atas berbagai tuduhan. Meskipun mengalami kemunduran, kandidat PTI yang bertarung secara independen memenangkan kursi terbanyak (93), dibandingkan dengan PMLN yang memperoleh 75 kursi dan PPP yang memperoleh 54 kursi. Dengan kursi yang dicadangkan setelah putusan Mahkamah Agung, pemerintah yang dipimpin PMLN tidak akan lagi memiliki mayoritas dua pertiga di parlemen, yang dibutuhkan untuk amandemen konstitusi.