Jakarta, IDN Times - Pemerintah Inggris membuat kebijakan untuk mendeportasi pencari suaka ke Rwanda. Pengadilan Tinggi di London pada Jumat (10/6/2022) telah memberikan lampu hijau dan menolak perintah untuk memblokir penerbangan pertama para pencari suaka.
Tapi kebijakan itu dinilai negatif oleh Pangeran Charles, anak tertua Ratu Elizabeth II yang saat ini berkuasa. Charles disebut kecewa dan mengatakan bahwa kebijakan itu mengerikan.
Pada April, pemerintah Inggris mencapai kesepakatan untuk mengirim puluhan ribu pencari suaka ke Rwanda, Afrika Timur. Langkah itu dilakukan sebagai upaya untuk menghabisi jaringan penyelundup manusia.
Minggu depan, sekitar 30 orang pencari suaka akan dipindahkan dari Inggris ke Rwanda dalam penerbangan pertama kebijakan tersebut.
Dilansir Reuters, Pangeran Charles disebut mengkritik kebijakan itu. Salah satu sumber yang mengetahui hal itu mengatakan bahwa Charles kecewa.
"Dia (Charles) mengatakan dia menganggap seluruh pendekatan pemerintah itu mengerikan. Jelas dia tidak terkesan dengan arah perjalanan pemerintah," kata sumber tersebut.
Berdasarkan konstitusi tidak tertulis Inggris, keluarga kerajaan harus tetap netral secara politik. Ratu Elizabeth yang saat ini berkuasa, juga menyimpan pendapatnya sendiri selama sekitar tujuh puluh tahun pemerintahannya.
Seorang juru bicara Pangeran Charles tidak memberikan penyangkalan bahwa pangeran telah mengungkapkan pendapat pribadinya tentang kebijakan tersebut, kutip Al Jazeera.
"Kami tidak akan mengomentari percakapan pribadi tanpa nama dengan Pangeran (Charles) kecuali untuk menyatakan kembali bahwa dia tetap netral secara politik. Masalah kebijakan adalah keputusan bagi pemerintah," kata juru bicara tersebut.
Pemerintahan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah menyepakati kerja sama dengan Rwanda untuk menyiapkan tempat penampungan bagi para pencari suaka. Rencana penerbangan pertama ke Rwanda akan dilakukan pada pekan depan.
Rencana PM Johnson telah mendapatkan penentangan dari banyak kalangan. Dilansir CNN, Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok hak asasi manusia lain menilai rencana itu dapat menyebabkan pengungsi mencari rute alternatif.
Organisasi hak asasi manusia Care4Calais dan Detention Action serta beberapa organisasi lain telah mencoba menggugat dan memblokir penerbangan pertama pencari suaka ke Rwanda lewat Pengadilan Tinggi di London pada Jumat (10/6/2022).
Namun hakim menolaknya dan memberikan lampu hijau bagi pemerintah Inggris untuk tetap menjalankan rencana tersebut. Care4Calais bersumpah akan terus berjuang dan telah diberi izin untuk mengajukan banding.
"Hari ini hanyalah awal dari tantangan hukum ini. Kami percaya bahwa tahap selanjutnya dari proses hukum dapat mengakhiri rencana yang benar-benar biadab ini," kata Clare Mosley, pendiri kelompok hak asasi manusia tersebut.