Parah! Taliban Larang Staf Perempuan PBB Bekerja

Afghanistan yang kini dikuasai Taliban, masih berada dalam situasi yang memprihatinkan terkait kemanusiaan. PBB masih tetap bekerja untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Tapi dalam peristiwa terbaru, otoritas Taliban melarang perempuan staf PBB untuk bekerja.

"Kami mengingatkan otoritas de facto (Taliban) bahwa entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak dapat beroperasi dan memberikan bantuan penyelamatan jiwa tanpa staf perempuan," kata PBB dikutip Associated Press.

Ketika menguasai Afghanistan, Taliban awalnya memberi janji akan melaksanakan pemerintahan yang lebih moderat. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka melarang perempuan sekolah, bekerja, belajar dan bepergian tanpa pendamping lelaki.

Taliban juga melarang perempuan bekerja di oganisasi non-pemerintah nasional dan internasional, yang itu dilaporkan telah mengganggu pengiriman bantuan kemanusiaan.

Sejauh ini, PBB belum menerima surat perintah tertulis larangan bekerja untuk staf perempuan mereka. Tapi, PBB akan melakukan pembicaraan segera dengan otoritas berwenang guna mencari kejelasan informasi.

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, melansir AFP, mengatakan bahwa perintah larangan itu berlaku untuk semua wilayah negara, tidak hanya di provinsi Nangarhar timur, di mana sebelumnya staf PBB dilarang.

Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa larangan semacam itu tidak dapat diterima dan sejujurnya tidak dapat dibayangkan.

"Ini adalah tren terbaru yang mengganggu kemampuan organisasi bantuan untuk menjangkau mereka yang paling membutuhkan," katanya.

Belum ada tanggapan yang jelas dari pemerintah Taliban tentang kabar dari PBB itu. Namun juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, disebut sedang mencari informasi rinci tentang masalah tersebut, khususnya yang terjadi di provinsi Nangarhar.

Dalam penjelasannya, Dujarric mengatakan bahwa anggota staf perempuan sangat penting dalam operasi PBB menyelamatkan nyawa di lapangan. Misi PBB di Afghanistan bernama UNAMA. Misi itu dipimpin oleh perempuan bernama Roza Otunbayeva.

Dilansir ABC News, dia merupakan mantan Presiden dan Menteri Luar Negeri Republik Kyrgyzstan. Otunbayeva diangkat oleh Sekjen yang berkoordinasi dengan Dewan Keamanan PBB. Dujarric mengatakan tidak ada tindakan Taliban terkait kepemimpinan senior PBB.

Pembatasan perempuan di Afghanistan, terutama larangan pendidikan dan pekerjaan LSM, telah mengundang kecaman keras internasional. Tetapi Taliban tidak menunjukkan tanda-tanda mundur.

Richard Bennet, pelapor khusus PBB tentang hak asasi manusia di Afghanistan, mengatakan di Jenewa bahwa kebijakan otoritas Taliban mungkin sama dengan kejahatan penganiayaan gender.