Wakil Sekjen PBB Temui Taliban Bahas Hak Perempuan
Jakarta, IDN Times - Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Amina Mohammed akhirnya menemui Taliban. Ia menyampaikan kekhawatirannya terkait hak-hak perempuan Afghanistan yang kian terbatas.
“Pesan saya sangat jelas, pembatasan ini membuat perempuan dan anak perempuan Afghanistan mengalami masa depan yang mengurung di rumah mereka sendiri, melanggar hak mereka dan merampas hak mereka,” kata Mohammed, dikutip dari Anadolu, Sabtu (21/1/2023).
Seperti diketahui, baru-baru ini Taliban menuai kecaman dari dunia internasional lantaran melarang perempuan untuk menuntut ilmu ke bangku kuliah.
1. PBB ingin Afghanistan tetap di jalur pembangunan
Mohammed juga menuturkan kepada Taliban bahwa PBB sejatinya tetap ingin mewujudkan Afghanistan yang makmur dan damai, serta tetap berada di jalur pembangunan berkelanjutan.
“Tapi Afghanistan sekarang sedang mengisolasi diri, di tengah krisis kemanusiaan yang mengerikan dan menjadi salah satu bangsa yang paling rentan,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif UN Women, Sima Bahous yang turut serta dalam pertemuan tersebut mengaku telah menyaksikan ketangguhan yang luar biasa dari perempuan Afghanistan.
“Perempuan Afghanistan meyakinkan kita akan keberanian mereka dan penolakan mereka untuk dihapus dari kehidupan publik. Mereka akan terus mengadvokasi dan memperjuangkan hak-hak mereka. Kami wajib mendukung mereka dalam perjuangannya,” tutur Bahous.
2. Perempuan juga dilarang bekerja di LSM
Selain melarang perempuan meneruskan pendidikan di bangku kuliah, Taliban juga melarang perempuan bekerja di organisasi nonpemerintah.
Taliban juga menutup sebagian sekolah menengah khusus perempuan di sebagian provinsi di negara tersebut. Perempuan juga dilarang memasuki taman dan pusat kebugaran serta sejumlah tempat umum lainnya.
3. Indonesia dukung hak perempuan Afghanistan dikembalikan
Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berkali-kali menegaskan bahwa Taliban harus mengembalikan hak-hak perempuan Afghanistan ini.
“Pendidikan adalah hak asasi yang mendasar, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Indonesia senantiasa mendesak Taliban untuk menyediakan akses seluas-luasnya terhadap pendidikan untuk perempuan,” demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri RI, di akun Twitter @kemlu_RI, Rabu (4/1/2023).
Indonesia sangat yakin bahwa partisipasi perempuan dalam segala bidang kehidupan masyarakat Afghanistan sangat penting bagi terwujudnya Afghanistan yang damai, stabil, dan sejahtera.
