Jakarta, IDN Times – Kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) mengumumkan pembentukan pemerintahan tandingan pada Sabtu (26/7/2025). Pemerintahan RSF akan menandingi rezim militer (Sudanese Armed Forces/SAF) di tengah perang saudara yang telah memasuki tahun ketiga.
Pemimpin RSF, Jenderal Mohamed Hamdan "Hemedti" Dagalo, ditunjuk sebagai presiden. Sementara, posisi perdana menteri akan dijabat oleh seorang politisi sipil Mohamed Hassan al-Ta'ishi.
Pengumuman ini dilakukan di kota Nyala, Darfur Selatan, yang merupakan basis kekuatan RSF. Koalisi tersebut menamakan diri sebagai Aliansi Pendiri Sudan (TASIS).
Abdelaziz al-Hilu, seorang pemimpin kelompok pemberontak, telah ditunjuk sebagai wakil presiden. Pembentukan ini adalah realisasi dari kesepakatan yang dicapai di Kenya pada Februari lalu. TASIS berkomitmen untuk membangun Sudan yang baru, sekuler, dan demokratis.
"Dewan pimpinan menyampaikan salam dan selamat kepada rakyat Sudan yang telah menanggung dampak perang yang menghancurkan selama beberapa dekade. TASIS memperbarui komitmennya untuk membangun tanah air yang inklusif, dan Sudan baru yang sekuler, demokratis, terdesentralisasi, dan bersatu secara sukarela," bunyi pernyataan TASIS, dikutip dari Al Jazeera.
Menurut DW, RSF sedang berupaya menantang legitimasi SAF di panggung internasional dan mengamankan akses impor senjata.
Kementerian Luar Negeri Sudan (SAF) mengecam deklarasi RSF dan melabelinya sebagai "pemerintahan hantu".
"Ini adalah pengabaian dan penghinaan total terhadap penderitaan rakyat Sudan, yang telah menanggung segala bentuk kekerasan, penganiayaan, dan penyiksaan di tangan milisi teroris ini. Langkah tersebut adalah bukti nyata dari kekalahan dan kehancuran kelompok pemberontak di tangan angkatan bersenjata kami yang gagah berani," ungkap Kemlu Sudan, dilansir dari TRT Global, pada Minggu (27/7/2025).
Pemerintahan SAF juga mengkritik Kenya yang telah memfasilitasi rencana RSF. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khawatir langkah RSF akan memperdalam perpecahan Sudan dan merusak upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik.
Secara de facto, Sudan kini telah terpecah dengan SAF mengendalikan wilayah utara, timur, dan pusat. Sementara, RSF memegang kendali atas sebagian besar wilayah Darfur dan sebagian Kordofan. Darfur kini memiliki dua gubernur yang mewakili masing-masing pemerintahan.
Deklarasi ini adalah babak baru dalam perang saudara yang meletus pada April 2023. Konflik berakar dari perebutan kekuasaan antara Jenderal al-Burhan dan mantan sekutunya, Jenderal Hemedti, setelah keduanya berkolaborasi dalam kudeta 2021.
Konflik tersebut telah memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan hampir 14 juta warga terpaksa mengungsi. Jumlah korban tewas diperkirakan mencapai 150 ribu orang.
Sebagian besar populasi Sudan kini berada di ambang kelaparan parah. Kelompok hak asasi manusia juga menuduh kedua belah pihak yang bertikai melakukan pelanggaran berat. AS telah menjatuhkan sanksi kepada kedua pemimpin faksi atas berbagai tuduhan pelanggaran HAM.