Partai Demokrat AS Protes Keras usai Trump Setop 2 Proyek Software

Angkatan Laut dan Angkatan Udara AS di bawah pemerintahan Donald Trump bersiap membatalkan dua proyek software yang hampir rampung, dengan total nilai lebih dari 800 juta dolar AS (Rp12,9 triliun). Kedua proyek ini awalnya bertujuan memperbarui sistem sumber daya manusia yang sudah usang dalam militer AS.

Dilansir Reuters, alasan utama pembatalan adalah adanya dorongan dari sejumlah pejabat untuk mengalihkan proyek serupa ke perusahaan lain seperti Salesforce dan Palantir, yang dinilai dapat menyebabkan pemborosan dan pengulangan pekerjaan.

Pada Kamis (14/8/2025), sejumlah pejabat militer menyatakan proyek software tersebut telah hampir selesai dan siap diimplementasikan. Bahkan, Angkatan Udara mencatat bahwa sistem baru yang dikembangkan dapat menghemat 39 juta dolar AS (Rp630,2 miliar) per tahun dengan menghentikan sistem lama.

Namun, memo internal yang beredar pada bulan Mei lalu menunjukkan adanya permintaan untuk melakukan jeda selama 90 hari demi mengevaluasi kemungkinan solusi teknis lain sebelum proyek benar-benar ditutup.

Pada Jum'at (15/8/2025), para anggota Demokrat di Kongres langsung menyoroti langkah Pentagon.

"Pentagon belum menunjukkan alasan kuat mengapa kontrak tersebut dihentikan pada detik-detik terakhir dan pekerjaan yang telah dibiayai oleh pajak rakyat AS akhirnya dibuang begitu saja. Jika tidak bisa menjelaskan keputusan ini, maka tercium bau korupsi," ujar Tim Kaine, Senator Demokrat, dalam pernyataan resmi, dilansir AOL.

Demokrat juga mempertanyakan transparansi proses pengadaan dan pengalihan proyek ke perusahaan tertentu. Mereka khawatir keputusan tersebut diambil demi kepentingan bisnis dan bukan efisiensi anggaran negara.

Kebijakan pembatalan proyek software terjadi di tengah upaya Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dibentuk Presiden Trump untuk memangkas pengeluaran pemerintah. DOGE mengklaim telah membatalkan kontrak senilai lebih dari 14 miliar dolar AS (Rp226,2 triliun) di Departemen Pertahanan sejak awal 2025.

Namun, tindakan ini dinilai kontraproduktif. Kekosongan jabatan di level tinggi dan fokus pada kecepatan serta pengambilan risiko juga dinilai memperbesar potensi inefisiensi dan pemborosan dana publik.