Partai Oposisi Korsel Raih Kemenangan Telak di Pemilu Parlemen 

Partai Kekuasaan Rakyat diperkirakan hanya akan meraih sekitar 100 kursi dalam pemilu kali ini.

Presiden Yoon memang akan terhindar dari kontrol oposisi super mayoritas dengan dominasi dua pertiga kursi yang dapat membatalkan veto presiden dan mengubah konstitusi. Namun tetap saja, dengan komposisi parlemen yang didominasi oposisi, Yoon berpotensi mengalami kesulitan dalam menjalankan agenda dan kebijakan pemerintahannya.

Sejumlah analis politik menilai hasil pemilu ini mencerminkan kekecewaan dan kemarahan publik Korea Selatan terhadap kinerja Yoon selama dua tahun terakhir.

"Angka-angka hari ini menunjukkan kemarahan kuat rakyat terhadap Yoon atas dua tahun pemerintahannya," kata Yum Seung-yul, seorang analis politik, kepada AFP.

Pemilu parlemen Korea Selatan kali ini tidak hanya menjadi kemenangan bagi partai oposisi besar seperti Partai Demokrat, namun juga bagi partai-partai kecil. Mereka berhasil memanfaatkan sentimen ketidakpuasan publik terhadap partai-partai mapan.

Partai Rebuilding Korea yang baru dibentuk sebulan lalu diperkirakan akan meraih 12-14 kursi, sementara partai liberal kecil yang berafiliasi longgar dengan Partai Demokrat diproyeksikan mendapatkan setidaknya 10 kursi. Pemimpin Partai Demokrat, Lee Jae-myung, menyatakan bahwa hasil pemilu ini merupakan penilaian rakyat terhadap pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol.

"Ketika pemilih memilih saya, itu adalah penilaian anda terhadap pemerintahan Yoon Suk Yeol dan anda memberikan tugas kepada Partai Demokrat untuk bertanggung jawab atas penghidupan rakyat dan menciptakan masyarakat yang lebih baik," ujar Lee.
 

Kekalahan telak Presiden Yoon dan partainya dalam pemilu parlemen kali ini tidak terlepas dari berbagai persoalan yang membelit pemerintahannya. Popularitas Yoon merosot tajam di tengah krisis biaya hidup yang melanda Korea Selatan dan serangkaian skandal politik yang menimpanya.

Salah satunya adalah kontroversi seputar ibu negara Kim Keon Hee yang tak terlihat di depan publik sejak Desember 2023 dan absen saat Yoon memberikan suara dalam pemilu. Hal ini dianggap mencerminkan posisi Kim yang menjadi beban politik serius bagi Yoon dan partainya.

Selain itu, Yoon juga dinilai gagal merealisasikan janji-janji kampanyenya, seperti memangkas pajak, melonggarkan regulasi bisnis, dan memperluas dukungan bagi keluarga di tengah penuaan populasi Korea Selatan yang sangat cepat. Kegagalan ini, ditambah hasil pemilu yang buruk, diperkirakan akan membuat Yoon sulit mendorong agenda domestiknya di parlemen.

"Mengingat statusnya yang mungkin tidak efektif, godaan bagi Yoon adalah untuk fokus pada kebijakan luar negeri di mana ia masih akan memiliki kekuatan hukum," kata Mason Richey, seorang profesor dari Hankuk University of Foreign Studies.