Partai Oposisi Terakhir Hong Kong Bubar, Ini Sebabnya!
Jakarta, IDN Times - Partai prodemokrasi terakhir di Hong Kong yang masih aktif menggelar unjuk rasa, Liga Demokrat Sosial (LSD) bubar pada Minggu (29/6/2025). Keputusan ini diambil dengan alasan tekanan politik yang sangat besar, sehingga membuat partai tidak dapat lagi melanjutkan aktivitasnya di kota tersebut.
Pengumuman disampaikan langsung oleh Ketua LSD, Chan Po-ying, yang menyatakan bahwa langkah sulit ini diambil demi melindungi keselamatan para anggota. Pembubaran ini menandai akhir era perlawanan oposisi melalui protes jalanan yang pernah menjadi ciri khas lanskap politik Hong Kong.
Pembubaran terjadi hanya beberapa hari sebelum peringatan ke-28 penyerahan Hong Kong dari Inggris ke China pada 1 Juli. Sebelumnya, tanggal tersebut selalu menjadi momen unjuk rasa prodemokrasi tahunan yang kini telah berhenti sejak beberapa tahun terakhir.
1. LSD kerap ditekan sebelum akhirnya bubar
Chan Po-ying mengatakan bahwa partainya tidak memiliki pilihan lain selain membubarkan diri dalam iklim politik saat ini. Pimpinan partai menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut mengenai sifat atau sumber spesifik dari tekanan yang mereka terima.
Partai tersebut telah menghadapi berbagai kesulitan operasional yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu kendala adalah penutupan rekening bank milik partai pada 2023, yang mempersulit aktivitas dan pendanaan mereka.
Anggota partai juga berulang kali menghadapi tuntutan hukum atas aktivitas mereka di ruang publik. Baru-baru ini, pada 12 Juni, tiga anggota termasuk Po-ying didenda oleh pengadilan karena menggelar stan jalanan dan menggalang dana tanpa izin.
"Saya rasa sudah tidak aman lagi untuk menjalankan sebuah partai politik. Masa depan sebagai warga negara sangat sulit, bahkan orang biasa pun harus berpikir dua kali jika ingin menggunakan hak mereka," tutur Wakil Ketua Dickson Chau, dikutip dari BBC.
2. UU Keamanan Nasional menekan kelompok oposisi Hong Kong
Tekanan terhadap kelompok oposisi meningkat drastis sejak Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong pada tahun 2020. Pemerintah Hong Kong kemudian mengesahkan undang-undang keamanan domestiknya sendiri, yang dikenal sebagai Pasal 23, pada 2024, yang semakin memperketat ruang gerak sipil.
Sejak 2020, puluhan kelompok masyarakat sipil, serikat pekerja, dan media prodemokrasi telah bubar atau ditutup. Dilansir dari France24, partai prodemokrasi besar lainnya seperti Civic Party telah bubar pada 2023, sementara Democratic Party yang merupakan partai oposisi terbesar juga memulai proses pembubaran.
Pemerintahan China dan Hong Kong berpendapat bahwa serangkaian undang-undang keamanan tersebut diperlukan untuk memulihkan stabilitas setelah protes besar tahun 2019.
3. LSD dikenal vokal dan konfrontatif
LSD didirikan pada 2006 dengan platform politik sayap kiri yang dikenal vokal. Partai ini fokus memperjuangkan isu-isu kerakyatan dan menentang kolusi antara pemerintah dan pebisnis. LSD mengandalkan taktik protes yang lebih konfrontatif namun nonkekerasan di ruang publik dan legislatif.
Dilansir dari Al Jazeera, anggota mereka pernah melemparkan pisang dan telur ke arah pejabat sebagai gestur protes simbolis yang menarik perhatian publik.
Banyak tokoh partai yang harus membayar mahal atas aktivisme mereka, termasuk pendiri Leung Kwok-hung yang saat ini berada di penjara. Mantan ketua lainnya, Jimmy Sham, yang juga seorang aktivis hak LGBTQ+ terkemuka, dipenjara dalam kasus keamanan nasional.
"Melangkah ke depan sama sekali tidak mudah. Saya berharap semua orang bisa menjadi seperti bara api, sebuah percikan yang beterbangan, yang tetap membawa cahaya dan menjaga cahaya itu tetap hidup, sekecil apa pun itu," ujar Chan Po-ying.