Pasukan Israel Gerebek Sekolah UNRWA di Tepi Barat 

Dalam insiden terpisah, Israel juga menggerebek tiga sekolah UNRWA di Yerusalem Timur, yang berdampak terhadap 250 anak. 

"UNRWA tetap teguh menghadapi upaya intimidasi terhadap layanannya di Yerusalem Timur yang diduduki. UNRWA berkomitmen tetap hadir dan memberikan bantuan, serta terus menyediakan layanan penting bagi pengungsi Palestina, termasuk pendidikan," tulis direktur UNRWA untuk Tepi Barat, Roland Friedrich, di X.

Dilansir dari Anadolu, penggerebekan tersebut terjadi beberapa jam setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memerintahkan pihak berwenang untuk segera menegakkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi, yang mulai berlaku pada 30 Januari 2025.

“Tidak ada batasan terhadap penerapan undang-undang tersebut," kata kantor perdana menteri dalam sebuah pernyataan pada Senin (17/2/2025).

Tahun lalu, parlemen Israel (Knesset) mengesahkan dua rancangan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di wilayah pendudukan Palestina. Akibatnya, badan PBB tersebut terpaksa menutup kantor pusatnya di Yerusalem bulan lalu, namun tetap melanjutkan layanan bagi warga Palestina dan mendistribusikan bantuan di Gaza.

Keputusan untuk melarang organisasi ini terjadi setelah politisi Israel menuduh UNRWA mendukung terorisme dan mengklaim bahwa beberapa anggotanya terlibat dalam serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober 2023.

Namun, laporan independen yang ditugaskan oleh PBB tahun lalu menyatakan bahwa Israel belum memberikan bukti apa pun terkait tuduhan itu.

UNRWA, yang berdiri pada 1949, menyediakan layanan kesehatan, pendidikan dan sosial kepada pengungsi Palestina di Tepi Barat yang diduduki, Yerusalem Timur, Lebanon, Yordania dan Gaza.

Sementara itu, pemerintah Inggris membantah laporan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk menangguhkan pendanaan bagi UNRWA. Namun, mereka tidak menutup kemungkinan untuk mengurangi dukungan keuangan setelah tinjauan pengeluaran tahunan yang akan datang.

"Arus bantuan kemanusiaan ke Gaza adalah suatu keharusan, dan badan-badan bantuanlah yang memastikan dukungan Inggris menjangkau warga sipil yang membutuhkan di lapangan," kata Kementerian Luar Negeri Inggris, dilansir dari The New Arab.

Laporan media Israel awal pekan ini menyebutkan, Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mungkin akan menahan pendanaan untuk badan tersebut setelah Emily Damari, sandera Israel yang dibebaskan bulan lalu, mengatakan kepadanya bahwa ia ditahan oleh Hamas di fasilitas UNRWA.

Lembaga itu menyebut tuduhan Damari sangat meresahkan dan menyerukan penyelidikan independen. Lazzarini telah berulang kali menuduh Israel melakukan kampanye disinformasi untuk melemahkan organisasi tersebut.