PBB Kritik Blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz

15 Apr 2026, 16:38 WIB

Ahmad Dyandra Rama Putra Bagaskara

PBB Kritik Blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz

potret Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres (flickr.com/IAEA Imagebank via commons.wikimedia.org/IAEA Imagebank)

Intinya Sih

PBB menilai blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz melanggar hukum internasional dan menyerukan penghormatan terhadap kebebasan berlayar demi menjaga perdamaian dunia.
Blokade dilakukan AS untuk menekan Iran agar menyetujui kesepakatan damai, namun Iran menolak syarat penghentian program senjata nuklir yang diminta Washington.
Meskipun negosiasi awal gagal, pembicaraan antara AS dan Iran akan dilanjutkan di Pakistan guna mencapai perdamaian permanen dan mencegah konflik baru.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti blokade yang dilakukan Amerika Serikat di Selat Hormuz. Menurut Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, blokade yang dilakukan AS di Selat Hormuz melanggar hukum internasional. Sebab, menurut aturan, setiap negara bebas berlayar di laut internasional, termasuk di Selat Hormuz.

Oleh karena itu, Guterres menyerukan kepada seluruh negara di dunia, termasuk Negeri Paman Sam, untuk menghormati kebebasan berlayar di Selat Hormuz. Ini bertujuan untuk menghindari konflik dan menjaga perdamaian dunia.

“Hak serta kebebasan navigasi internasional, termasuk di Selat Hormuz, harus dihormati oleh semua pihak," kata Guterres dalam pernyataannya di Kantor Pusat PBB, New York, pada Selasa (14/4/2026), seperti dilansir Anadolu Agency.

1. AS mulai memblokade Selat Hormuz untuk menekan Iran

potret Selat Hormuz (commons.wikimedia.org/OpenStreetMap)

AS sendiri mulai memblokade Selat Hormuz pada Senin (13/4/2026). Langkah ini dilakukan untuk menekan Iran agar mau menyetujui kesepakatan perdamaian dengan AS.

“Angkatan Laut Amerika Serikat, yang Terbaik di Dunia, akan memulai proses memblokade semua Kapal yang mencoba memasuki atau meninggalkan Selat Hormuz,” ujar Trump dilansir The Guardian.

AS dan Iran sudah menggelar negosiasi damai di Islamabad, Pakistan, pada pekan lalu. Negosiasi ini dilakukan untuk membuat perang antara Iran dengan AS dan Israel berakhir permanen. Namun, negosiasi tersebut berakhir nihil.

2. Iran enggan menyetujui syarat perdamaian dari AS

ilustrasi syarat perdamaian (pexels.com/RDNE Stock project)

Dalam pernyataannya, Wakil Presiden AS, JD Vance, mengatakan, gagalnya negosiasi di Pakistan pekan lalu disebabkan Iran tidak mau menyetujui syarat perdamaian yang diberikan AS. Padahal, jika Iran setuju dengan syarat tersebut, kesepakatan perdamaian kemungkinan besar bisa diraih.

Jadi, jika ingin berdamai, AS meminta Iran untuk menyetop program pengembangan senjata nuklir mereka. Sebab, program senjata nuklir dianggap mengganggu stabilitas keamanan dunia, khususnya di Timur Tengah. Namun, Iran memutuskan untuk menolak syarat tersebut.

“Kita perlu melihat komitmen tegas bahwa mereka tidak akan berupaya mendapatkan senjata nuklir dan mereka tidak akan berupaya mendapatkan alat-alat yang memungkinkan mereka untuk dengan cepat memperoleh senjata nuklir. Itulah tujuan utama Presiden Amerika Serikat dan itulah yang telah kami coba capai melalui negosiasi ini,” jelas Vance dilansir Times of Israel.

3. Negosiasi AS dan Iran dikabarkan bakal berlanjut

ilustrasi negosiasi damai (pexels.com/Markus Winkler)

Meski berakhir nihil, seorang sumber internal Pemerintah Pakistan mengatakan, proses negosiasi antara AS dan Iran akan berlanjut. Hal ini merupakan upaya agar perang antara Iran dengan AS dan Israel bisa berakhir permanen. Sebab, jika negosiasi tidak dilanjutkan, perang dikhawatirkan akan kembali pecah.

Vance mengatakan, delegasi AS akan terbang lagi ke Pakistan untuk melanjutkan negosiasi. Sebab, dalam pernyataan terbarunya pada Senin malam waktu setempat, Vance mengklaim Iran saat ini sudah menyetujui semua syarat yang diberikan AS untuk mencapai perdamaian.

"AS benar-benar sudah mendapatkan persetujuan atas persyaratan yang telah kami tetapkan, baik dari pemimpin tertinggi atau orang lain,” jelas Vance dilansir Jerusalem Post.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.