PBB: Pemukiman Israel di Wilayah Palestina Terus Berkembang Pesat

Menurut laporan setebal 16 halaman itu, Israel telah membangun sebanyak 24.300 unit rumah baru di Tepi Barat yang diduduki selama periode satu tahun hingga akhir Oktober 2023. Jumlah ini disebut sebagai rekor tertinggi sejak pemantauan dimulai pada  2017.

Komunitas internasional telah lama memandang pemukiman Israel tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan hambatan bagi pembentukan negara Palestina, namun Tel Aviv tak memedulikannya.

Laporan itu juga mengungkapkan peningkatan dramatis dalam kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, terutama sejak serangan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober.

Sejak itu, lebih dari 400 warga Palestina telah dibunuh oleh pasukan keamanan Israel atau pemukim.

Misi diplomatik Israel di Jenewa mengatakan bahwa laporan tersebut seharusnya ikut memuat kematian 36 warga Israel pada 2023.

“Hak asasi manusia bersifat universal, namun korban terorisme Palestina di Israel berulang kali diabaikan oleh Kantor (Komisaris Tinggi),” katanya dalam sebuah pernyataan, dikutip Reuters.

Pada Rabu (6/3/2024), otoritas perencanaan pemukiman Israel mengizinkan pembangunan hampir 3.500 unit rumah baru di Tepi Barat yang diduduki, tepatnya di Maale Adumim, Efrat dan Kedar.

Persetujuan itu memicu kecaman luas dari beberapa negara, termasuk sekutu Israel.

Kementerian Luar Negeri Yordania mengatakan bahwa pembangunan pemukiman itu merupakan tindakan sepihak dan ilegal yang melanggar hukum internasional, sementara Qatar menyebut tindakan itu dapat mengancam upaya internasional yang berusaha menerapkan solusi dua negara.

Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain, dua negara Arab yang menormalisasi hubungan dengan Israel, juga mengecam rencana tersebut.

Di Eropa, Jerman telah meminta Israel untuk membatalkan rencana tersebut, dengan mengatakan bahwa tindakan itu merupakan pelanggaran serius terhadap hukum. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken sebelumnya menyebut rencana Israel itu ilegal, mengecewakan, dan kontraproduktif dalam mencapai perdamaian abadi.

Israel mulai membangun pemukiman setelah merebut Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza dalam Perang Enam Hari tahun 1967. Menurut hukum internasional, Israel tidak boleh mendirikan pemukiman di wilayah Palestina.

Namun, negara itu mengklaim hak tunggal atas tanah yang menjadi tempat perluasan pemukiman berdasarkan kitab mereka. Militernya mengatakan bahwa mereka sedang melakukan operasi kontra-terorisme di Tepi Barat dan menargetkan tersangka militan.

Turk, dalam laporannya, mengatakan bahwa kebijakan pemerintah Tel Aviv selaras dengan tujuan gerakan pemukim Israel. Dalam beberapa kasus yang mereka dokumentasikan, para pemukim mengenakan seragam tentara Israel dan membawa senjata sambil menyerang warga Palestina. Beberapa dari mereka bahkan ditembak dari jarak dekat.