Jakarta, IDN Times - PBB mengumumkan tambahan 100 ribu warga Republik Demokratik Kongo bagian timur yang mengungsi pada Rabu (6/3/2024). Penambahan terjadi setelah kelompok pemberontak M23 berhasil merebut kota kecil Nyanzale, Provinsi Kivu Utara.
Serangan pemberontak M23 menambah panjang krisis keamanan di RD Kongo dalam beberapa tahun terakhir. Kondisinya diperparah dengan dugaan Rwanda mendukung pemberontak M23 untuk melancarkan serangan di negara tetangganya.
Sejak Senin (4/3/2024), pemerontak M23 sudah melancarkan serangan ke beberapa kota di Kivu Utara, termasuk Ruthsuru dan Masisi. Serangan dan pendudukan Nyanzale memakan sedikitnya 15 korban warga sipil, termasuk anak-anak dilaporkan tewas.
Dilansir Le Monde, hingga Rabu, pertempuran terus berlangsung di beberapa area, termasuk Kibirizi yang sudah ditinggalkan oleh penduduk dan sejumlah pekerja kemanusiaan. Menurut keterangan dari Misi PBB MONUSCO, pemberontak M23 diduga menyerang dengan mortar di Kihondo yang melukai 12 orang dan 5 di antaranya tewas.
Tak jauh dari pangkalan PBB, pemberontak meluncurkan enam mortar yang mengenai warga sipil. PBB juga memperingatkan bahwa serangan lanjutan berpotensi terjadi dan akan berimbas meningkatnya jumlah pengungsi.
Mendengar serangan baru di Kivu Utara, Uni Eropa (UE) menyatakan kecaman terhadap kelompok pemberontak M23. Pihaknya juga mendesak Rwanda untuk tidak mendukung operasi militer M23 di RD Kongo.
"UE mengecam serangan terbaru M23 di Sake dan Goma. Kami meminta semua pihak tidak mendukung sejumlah kelompok pemberontak yang beroperasi di RD Kongo, termasuk mendesak Rwanda tidak mendukung M23," terangnya, dikutip RFI.
"Namun, yang terpenting adalah Kigali segera menarik seluruh pasukannya dari RD Kongo. Pada saat yang sama, kami mengajak Kinshasa dan semua aktor untuk mengakhiri dukungan kepada pasukan FDLR," tambahnya.
Brussels menekankan tidak ada solusi yang dapat diselesaikan lewat peperangan. Pihaknya mendukung penuh inisiatif damai yang diprakarsai oleh Angola dan Nigeria untuk menyelesaikan masalah RD Kongo dan Rwanda.
Menteri Luar Negeri Rwanda Vincent Biruta, pada Senin (4/3/2024), meminta Uni Afrika (UA) untuk tidak mendukung penerjunan tentara Afrika Selatan dan beberapa negara lain ke RD Kongo. Ia menyebut tindakan itu akan memperparah kondisi di RD Kongo.
Biruta menyebut, pasukan penjaga perdamaian regional tersebut membela tentara RD Kongo dan sejumlah koalisi pemberontak di sana, termasuk FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda) yang terlibat dalam genosida di Rwanda pada 1994.
Dilaporkan Africa News, ia menyebut pengiriman tentara regional ke RD Kongo tidak akan dapat menggantikan proses politik dan diplomasi untuk menyelesaikan ketegangan kedua negara. Oleh karena itu, ia tidak mendukung UA untuk memberi bantuan finansial kepada pasukan gabungan.