PBB Sebut Perilaku Junta Militer Myanmar Semakin Bengis

Koumjian juga mengatakan, terjadi kehancuran di banyak wilayah karena pengeboman udara dan pembakaran desa.

"Bukti kami menunjukkan peningkatan dramatis dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di negara ini, dengan serangan yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil," katanya dikutip dari Al Jazeera.

"Dan kami sedang membangun berkas kasus yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku," tambahnya.

Pihak yang melakukan kejahatan tersebut tidak hanya dari militer Myanmar. Tetapi juga milisi yang berafiliasi dengan mereka. Keberanian melakukan kejahatan kelompok tersebut dinilai semakin meningkat.

Menurut IIMM, setidaknya ada tiga jenis kejahatan serius yang telah dilakukan oleh militer Myanmar, yaitu pembunuhan warga sipil atau pejuang yang ditahan, penyiksaan, dan kekerasan seksual.

Dilansir VOA News, militer Myanmar disebut membunuh warga sipil secara sembarangan menggunakan bom. Mereka juga membakar rumah dan bangunan sipil. Terkadang itu menghancurkan seluruh desa.

Penggunaan bom menargetkan sasaran militer dibenarkan dalam perang. Tapi, penyelidik PBB mengatakan, tentara seharusnya tahu sejumlah besar warga sipil berada atau di sekitar sasaran ketika serangan berlangsung.

Selain itu, para pejuang prodemokrasi yang ditahan selama operasi militer juga dilaporkan telah dibunuh.

Junta Myanmar sebelumnya telah membantah terjadi kekejaman. Mereka mengklaim melakukan kampanye perang yang sah melawan kelompok yang dianggap teroris.

Selain menyelidiki kejahatan yang terjadi di Myanmar, IIMM juga terus menyelidiki kekerasan yang menyebabkan pengungsian Rohingya pada 2016 dan 2017. Penyelidikan menekankan kejahatan seksual berbasis gender yang dilakukan saat itu.

“Ini (kejahatan seksual) sangat meluas selama operasi pembersihan Rohingya sehingga sebagian besar saksi yang kami wawancarai memiliki bukti yang relevan tentang ini," kata Koumjian dikutip dari UN News.

Tim IIMM tidak pernah diizinkan masuk Myanmar, tapi melibatkan lebih dari 700 sumber dalam bekerja. Mereka juga telah mengumpulkan lebih dari 23 juta item informasi, termasuk pernyataan saksi, dokumen, foto, video, bukti forensik dan citra satelit.

IIMM didirikan oleh PBB pada 2018 dengan tugas mengumpulkan bukti kejahatan internasional paling serius dan mulai beroperasi pada 2019. Mereka juga menyiapkan berkas untuk penuntutan pidana.