Pejabat Jepang Dicopot karena Lontarkan Komentar Negatif ke LGBTQ

Sekretaris Perdana Menteri, Masayoshi Arai, diberhentikan pada akhir pekan setelah mengatakan kepada wartawan, dalam briefing off-the-record, bahwa dia tidak ingin melihat pasangan sesama jenis bermukim di sebelahnya.

Dia menambahkan, beberapa orang akan meninggalkan negara jika pernikahan sesama jenis diperkenalkan.

Di antara negara-negara demokrasi besar Kelompok Tujuh (G7), Jepang adalah satu-satunya yang tidak memiliki sistem hukum untuk pernikahan sesama jenis, sesuatu yang menurut sejumlah orang menyebabkan masalah di berbagai bidang mulai dari imigrasi, warisan, dan perawatan medis.

Kelompok bisnis juga mengatakan, kurangnya ketentuan tersebut menempatkan Jepang pada posisi yang kurang menguntungkan untuk bersaing di kancah global.

Pernyataan Arai datang setelah Kishida mengatakan kepada anggota parlemen minggu lalu, bahwa perlu kehati-hatian ekstrem untuk melegalisasi pernikahan sesama jenis. Secara tidak langsung, Kishida juga menyiratkan legalisasi hal itu akan mengarah kepada perubahan negatif.

Partai Demokrat Liberal (LDP), yang telah lama berkuasa dan konservatif, cenderung mendapat dukungan yang lebih kuat di antara para pemilih yang lebih tua, yang menurut jajak pendapat lebih lambat merangkul kelompok LGBTQ.

Menjelang pemilihan terbaru Oktober lalu, enam partai oposisi utama berjanji mendukung undang-undang untuk melindungi orang-orang LGBT di Jepang. Tapi, Kishida bersama partai koalisinya, termasuk LDP, tidak mendukung undang-undang itu.  

“Saya menganggap serius fakta bahwa sekretaris Perdana Menteri telah dicopot dari jabatannya karena komentarnya yang tidak pantas,” kata pemimpin partai Komeito, Natsuo Yamaguchi.

“Saya berharap ada peningkatan gerakan untuk menjelaskan dengan jelas arah masyarakat yang beragam dan inklusif yang dicari oleh pemerintah Kishida, dan bergerak untuk meningkatkan pemahaman tentang LGBT dan masalah lainnya, sambil mendengarkan mereka yang merupakan LGBT,” tambah Yamaguchi.

Survei yang dilakukan oleh surat kabar Mainichi dan Universitas Saitama, dari November 2021 hingga Januari 2022, menemukan bahwa 71 persen responden berusia 18 hingga 29 tahun mengatakan pernikahan sesama jenis harus diakui secara hukum. Jumlahnya turun menjadi 25 persen untuk mereka yang berusia 70 tahun atau lebih.

Pemerintah daerah, termasuk Tokyo, telah berusaha untuk memberikan dukungan dengan menawarkan sistem pendaftaran kemitraan, meskipun hal ini tidak memiliki kekuatan hukum dan masih membuat pasangan sesama jenis menghadapi masalah karena kurangnya pengakuan atas hubungan mereka.

Kelompok kesetaraan pernikahan juga mengejar serangkaian kasus melalui pengadilan Jepang, menuntut ganti rugi yang timbul dari kurangnya hak untuk pasangan sesama jenis, dikutip dari The Straits Times.